Tahun Ini PUPR Alokasikan 220 Ribu Unit Penyaluran FLPP

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan mengalokasikan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun ini.

"Untuk bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP sebanyak 220 ribu unit," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (24/1), dilansir dari Antara.

Program FLPP merupakan intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah affordability dan accessibility khususnya bagi MBR yang memiliki kapasitas keuangan yang terbatas. 

Dalam program ini, pemerintah membuat kebijakan untuk bisa membantu MBR yang ingin memiliki dan menghuni rumah sendiri.

Targetnya adalah MBR yang berpenghasilan bulanan maksimal dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat yang berpenghasilan menengah atau tinggi dengan penghasilan melebihi batas tersebut tidak berhak untuk menerima fasilitas ini. 

Kuota jumlah penerimanya pun sudah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Herry menambahkan dana FLPP tahun ini dialokasikan sebesar Rp25,18 triliun. Sementara itu, untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) tahun ini dialokasikan sebesar Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah FLPP.

Terkait Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya, Kementerian PUPR mengalokasikan sebesar Rp3,46 triliun. Sementara untuk alokasi untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tahun ini sebesar Rp1,05 triliun untuk 12.072 unit.

Baca Juga: Pinhome: Resesi jadi Peluang Dapatkan Properti dengan Harga Murah

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama 40 Bank Penyalur menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Dana FLPP melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk tahun depan.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengingatkan dalam rangka menyambut tahun 2023, Bank Penyalur dan pengembang perumahan untuk tetap menjaga kualitas walaupun dikejar target penyaluran.

Sebanyak 40 Bank yang menandatangani perjanjian tersebut terdiri dari 7 bank nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dia mengatakan, tahun 2023 pihaknya tetap akan memberlakukan komitmen terbuka agar kuota tidak akan terkunci di bank manapun sehingga MBR akan terlayani dengan lebih cepat.

Namun, kualitas dan ketepatan sasaran tetap menjadi fokus utama karena setiap per triwulan BP Tapera akan melakukan evaluasi guna melihat efektifitas komitmen di setiap bank serta menilai seluruh bank termasuk dari sisi keterhunian dan dokumen ketepatan sasaran.

Hunian ASN di IKN
Dalam kesempatan yang sama, Herry menjelaskan pengembangan hunian ASN di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masih dalam tahap studi.

"Saat ini sudah ada tiga pemrakarsa yang terdiri dari Korea Land and Housing Corporation, CCFG China, dan pengembang Summarecon. Nantinya mereka akan menyiapkan studinya," ujarnya.

Untuk hunian ASN di IKN yang menggunakan KPBU dari tiga investor tersebut, lanjut dia, konsepnya adalah prakarsa. Masing-masing pemrakarsa tersebut memiliki tema untuk hunian ASN di IKN.

Setelah studi untuk hunian ASN itu selesai akan dilanjutkan dengan tahap negosiasi. "Kita kasih waktu selama enam bulan sejak dia mulai melakukan studi, sambil berjalan kita lakukan evaluasi," ujar Herry.

Baca Juga: 2023, BTN Targetkan Penyaluran KPR FLPP dan Tapera 182.250 Unit

Sebanyak tiga perusahaan siap membangun hunian ASN melalui skema KPBU yaitu Konsorsium CCFG China dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara sebesar Rp30,8 triliun. 

Kemudian Korea Land and Housing Corporation sebesar Rp8,65 triliun, dan PT Summarecon Agung Tbk sebesar Rp1,67 triliun.

Kementerian PUPR mengungkapkan perumahan bagi ASN di IKN Nusantara dalam bentuk apartemen.

Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, Kementerian PUPR mengajukan pembangunan 47 menara apartemen ASN dengan nilai kurang lebih Rp9,4 triliun.

Dari sisi lokasi Satgas IKN sudah menentukan di mana untuk kawasan hunian dan non-hunian.

Terkait pengadaannya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa untuk pembangunan rumah bagi ASN kalau bisa sebagian dari APBN serta mayoritas dari KPBU.