Sudah Beroperasi Sejak 1974, Haruskah TBBM Plumpang Pindah?

JAKARTA - Peristiwa Plumpang 3 Maret 2023 menyisakan banyak cerita duka, khususnya soal masyarakat sekitar yang menjadi korban jiwa dan luka-luka akibat terbakarnya Terminal BBM milik PT Pertamina tersebut.

TBBM Plumpang sendiri sejatinya sudah beroperasi sejak tahun 1974 di atas lahan seluas 48.352 hektare dengan kapasitas tangki sebesar 60.000 KL. Kemudian pada 1978, kapasitas dinaikkan menjadi 80.000 KL, lalu meningkat lagi menjadi 200.000 KL pada 1987. Angka tersebut terus bertambah hingga kapasitas penyimpanan BBM di TBBM Plumpang saat ini mencapai 324.535 KL.

Zona penyangga di sekitar TBBM Plumpang, atau buffer zone juga telah ditetapkan. Hingga 1987, buffer zone TBBM Plumpang masih sangat aman, dengan lahan kosong yang luas di sekitarnya. Namun, seiring berjalannya waktu area sekitar TBBM Plumpang saat ini menjadi padat penduduk.

Merujuk pada catatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, TBBM Plumpang merupakan salah satu fasilitas hilir migas yang penting karena sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia disuplai dari depo tersebut.

Saat ini total kapasitas tangki penyimpanan BBM di Depo Plumpang sebesar 324.535 KL, dengan suplai utama dari Terminal BBM Balongan melalui pipa penyalur sepanjang 210 kilometer. 

Selain itu, TBBM Plumpang juga mendapatkan suplai BBM dari sumber lain melalui kapal laut. Sepanjang bulan Februari 2023, total penerimaan BBM yang disuplai ke TBBM Plumpang dan Tanjung Priok adalah sebesar 491.485 KL.

Baca Juga: Erick Thohir Copot Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi

Sebelum terbakarnya TBBM Plumpang, Jumat (3/3) lalu, penyaluran BBM rata-rata dari depo tersebut dalam sebulan terakhir mencapai 17.799 Kilo Liter (KL) per hari, terdiri dari Biosolar, Pertamax, Pertalite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan Dexlite.

Menyikapi terjadinya kejadian kebakaran di area TBBM Plumpang, Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas pun sudah menurunkan tim dan untuk mulai melakukan investigasi ke lokasi kebakaran. Selain itu, Kementerian ESDM juga meminta Pertamina untuk melakukan analisis risiko terhadap seluruh fasilitas yang dimiliki.

Adapun stok BBM pasca insiden kebakaran di TBBM Plumpang dinilai masih aman. Operasi penyaluran BBM untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan tetap dilayani melalui Depo Plumpang.

Sebagai antisipasi, penyaluran juga sudah di back-up dari TBBM terminal terdekat yaitu TBBM Tanjung Gerem, TBBM Cikampek, dan TBBM Ujung Berung. Pasokan BBM ke TBBM Plumpang juga diamankan melalui dukungan dari Kilang Cilacap dan Balongan yang disalurkan lewat laut ke TBBM Plumpang.

Silang Pendapat
Tragedi kebakaran di Depo Plumpang membuat pemerintah harus mengambil tindakan sesegera mungkin. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa TBBM Plumpang akan segera dipindahkan ke lahan milik PT Pelindo di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

"Kita akan memindahkan yang namanya Terminal BBM Plumpang ke tanah Pelindo, di mana dua tahun lalu sudah kita rapatkan," ujar Erick kepada awak media di Jakarta, Senin (6/3).

Erick mengatakan, pemindahan TBBM Plumpang merupakan langkah untuk menindaklanjuti kesepakatan rapat yang sudah dilaksanakan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan dihadiri Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wamen BUMN I Pahala Mansury, serta Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Kesepakatannya, setelah rapat kemarin, masing-masing pihak mulai menggelar rapat secara sendiri-sendiri untuk memberikan solusi.

"Pertama, tentu arahan bapak Presiden solusi untuk melayani dan melindungi rakyat. Karena itu Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitar, terutama korban-korban yang sudah terkena kita akan rawat dan kita pastikan akan penyewaan rumah bagi mereka, serta mendorong dan membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya," lanjut Erick.

Baca Juga: BPN Data Kepemilikan Tanah Di Sekitar Depo Plumpang

Di tempat lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan punya pandangan yang berbeda. Ia menilai seharusnya bukan TBBM Plumpang yang dipindahkan, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitaran depo tersebut.

"Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian (kebakaran). Jangan depo ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah, jangan dibalik-balik," tegasnya.

Di sisi lain, masyarakat yang permukimannya dipindahkan dari buffer zone Depo Plumpang akan dipertimbangkan untuk mendapat kompensasi dari pemerintah. Ke depan, dia menegaskan tidak akan ada lagi izin yang diberikan untuk pembangunan permukiman di dekat TBBM.

Luhut juga mengatakan, pihak yang memberikan izin warga untuk membangun pemukiman di buffer zone Depo Plumpang merupakan pihak yang harusnya bertanggung jawab mengingat kejadian itu telah mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat setempat.

"Nanti pemerintah akan mengkaji untuk memberikan kompensasi atau dibangunkan (tempat tinggal) dan semacamnya. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar, karena itu tanggung jawablah nyawa yang hilang berapa orang itu," tandasnya.