Penjelasan Cawapres Tentang Desa yang Ditinggalkan Warganya

JAKARTA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar menekankan, pembangunan nasional harus bisa dimulai dari tingkatan paling bawah, yakni desa. Menurutnya, kegagalan pembangunan nasional pada masa Orde Baru (Orba) terjadi akibat pemerintah terlalu berpusat pada pembangunan tingkat atas saja. 

Hal ini disampaikannya, ketika ditanya panelis dalam agenda Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 perihal posisi desa yang semakin ditinggalkan warganya, sehingga berdampak pada hilangnya sumber daya manusia (SDM) potensial di tingkat desa.

“Dengan pembangunan desa, kita bangun (Indonesia) dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial-budaya yang terjaga dan lestari,” terangnya di Jakarta, Minggu (21/1).   

Dirinya menyebutKAN upaya dan implementasi UU pembangunan desa yang diikuti penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun telah berhasil membangun infrastruktur desa. Hal ini membuat status desa juga ikut bertransformasi, dari kategori tertinggal menjadi maju dan mandiri.

“Hari ini sudah 13.000 desa tertinggal menjadi desa maju atau desa mandiri. Sekarang (desa tertinggal) tinggal 4.000 saja,” terangnya. 

Kemendes PDTT mencatat, hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, kategori Desa Sangat Tertinggal berkurang sebanyak 8.603 desa; dari 13.453 desa menjadi 4.850 desa. Penurunan juga terjadi dengan kategori Desa Tertinggal yang berkurang 26.438 desa, dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa.  

Baca Juga: Mengenal Greenflation Yang Muncul di Debat Cawapres

Selanjutnya, kategori Desa Berkembang bertambah 5.884 desa; dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa. Kemudian, Desa Maju juga bertambah 19.427 desa; dari 3.608 desa menjadi 23.035 desa. Terakhir, Desa Mandiri bertambah 11.282 desa; dari 174 desa menjadi 11.456 desa. 

Gus Muhaimin mengapresiasi, sejauh ini infrastruktur dan dana desa sudah terlaksana baik. Meski begitu, dirinya meyakini, komitmen soal anggaran Rp5 miliar per desa akan tetap relevan ke depan agar tidak hanya pembangunan infrastruktur desa saja yang membaik.  

Alokasi dana sebesar itu juga akan turut memperkuat kehidupan ekonomi di wilayah desa. Utamanya, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berbagai kegiatan wirausaha, pertanian, peternakan, sampai ekonomi kreatif sehingga masyarakat desa semakin kerasan dan betah.

“Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana-prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga jadi komunitas yang membanggakan. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik urbanisasi, tapi membangun desa untuk pembangunan bangsa,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, pemerintah ke depan harus bisa menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat (sense of belonging) atas desanya. Agar SDM atau talenta potensial yang hadir tidak akan pergi begitu saja.

Soal itu, dirinya pun mencontohkan, semua desa di Indonesia mesti mencontoh Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto yang berhasil menyabet gelar pemenang ADWI 2023, sebagai desa wisata terbaik 2023 oleh Kemenparekraf.

Gibran menyebut, desa wisata tersebut dibandung dengan sistem urun dana (crowdfunding) warganya sendiri. “Jadi, masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Ini contoh baik,” ungkap Gibran.

Dia melanjutkan, upaya yang sama juga bisa diupayakan masyarakat desa se-Indonesia agar tidak meninggalkan desanya dengan mencari kerja di kota. “Kita bangun sense of belonging. Kita pengen program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini bisa dijalankan di desa-desa lain,” ucapnya.

Otoritas Pemerintah Desa Butuh Penguatan 
Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan, pasangannya yakni Capes Ganjar Pranowo sudah mengatasi tantangan hilangnya SDM potensial di tingkat desa. Mulai dari pelaksanaan program 1.000 embung, desa mandiri energi dan pangan, begitu pula pembangunan irigasi. 

“Lalu, di DI Yogyakarta ada satu daerah, Desa Panggungharjo yang dikenal sangat maju. Koperasi jalan, irigasi jalan, UMKM jalan, karena dikelola desa dengan baik,” urai Mahfud. 

Hanya saja, pihaknya mengidentifikasi, tidak semua perangkat desa memiliki otorisasi atas wilayahnya karena tersandera masalah administratif. Padahal dirinya mengungkapkan, kemandirian desa atas kehendaknya masing-masing.

“Deso mowo coro, negoro mowo toto. Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan, negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal adminisitratif,” ungkapnya.

Baca Juga: Gibran: Hilirisasi Dan Transisi Energi Hasilkan Lima Juta Green Jobs

Sebagai konteks, ‘deso mowo coro, negoro mowo toto’ berarti desa yang menentukan caranya, negara yang menentukan tata peraturannya. Skema ini diharapkan bisa menciptakan keharmonisan dalam sistem pemerintahan.

Menanggapi jawaban Gibran, Muhaimin menyampaikan, program yang diusungnya lebih dari sekadar upaya semua pihak untuk menggerakkan ekonomi di daerah, sehingga bisa tumbuh kerumunan (crowd) dan daya tarik di desa. 

Karena itu, anggaran Rp5 miliar per desa merupakan insentif agar desa bisa lebih maju ke depan. “Oleh karena itu, keinginan saya menambah anggaran desa minimal Rp5 miliar buat desa lebih maju itu betul-betul keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di tingkat desa,” ujarnya.

Sementara menanggapi Mahfud, Gus Imin memaparkan, kearifan masyarakat desa harus terus dijaga. Karenanya, seluruh tata kelola yang tumbuh dari kultur desa yang kuat harus betul-betul dijaga. 

“Bahkan, (bisa) jadi kekuatan daya tarik wisata, bisa juga jadi ekonomi kreatif yang bisa kita pasarkan ke berbagai daerah. Makanya tumbuh desa wisata dimana-mana, tumbuh ekonomi kreatif dari desa,” jabarnya. 

BPS dalam Statistik Indonesia 2023 mencatat, pendapatan desa terpantau mengalami penurunan tipis menjadi Rp121,31 triliun di 2021. Padahal periode 2019-2020, pendapatan desa sempat naik cukup tinggi dari Rp117,44 triliun menjadi Rp121,82 triliun.

Sementara itu, pengeluaran belanja desa terpantau melesu jadi Rp118,92 triliun di 2021. Capaian ini lebih rendah ketimbang periode 2019-2020 yang alami kenaikan belanja signifikan, dari Rp113,69 triliun menjadi Rp121,91 triliun.