Inggris-Indonesia Kerja Samakan Implementasi Nilai Karbon

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta telah menandatangani Pengaturan Pelaksanaan Program Nilai Ekonomi Karbon UK Partnerinc for Accelerated Climate Transitions (UKPACT).

Secara garis besar, penandatanganan itu jadi penanda resminya kerja sama antarkedua negara terkait nilai ekonomi karbon hingga pasar karbon, di mana keduanya merupakan komponen penting dari pendekatan Indonesia untuk pembangunan rendah karbon.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa kesepakatan dengan Pemerintah Kerajaan Inggris jadi bentuk tindak lanjut pertemuan COP26 di Glasgow serta nota kesepahaman tentang Aksi Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon yang ditandatangani pada KTT G20 akhir 2022 lalu.

Baca Juga: OJK Optimistis Bursa Karbon Diluncurkan September 2023

"Sesuai Pakta Iklim Glasgow COP26, kita harus pertahankan kenaikan suhu global 1,5 derajat celcius dengan NDC yang lebih ambisius dan meningkatkan aksi iklim," tegas Menko Luhut dalam paparannya di Jakarta, Senin (24/7).

Dia juga menegaskan penandatanganan nota kesepahaman dengan Inggris itu jadi pertanda Indonesia siap mempercepat pelaksanaan tindakan nyata dalam menekan emisi global dan mengampanyekan pembangunan rendah karbon.

Pasalnya, Luhut menyebut pengendalian emisi karbon yang didukung oleh perdagangan karbon dan perpajakan sangat diperlukan dalam rangka memitigasi perubahan iklim di Indonesia.

"Dengan kemitraan UK-PACT ini, akan mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, industri, dan transportasi dengan standar internasional," tambahnya.

Dia pun meyakini bahwa peningkatan kerja sama dengan Inggris dalam hal dukungan kebijakan nilai ekonomi karbon akan membuka peluang bagi Indonesia memainkan peran penting terkait mitigasi iklim yang sejalan dengan target pembangunan ekonomi.

"Serangkaian kebijakan yang tepat harus ditetapkan oleh Indonesia untuk melaksanakan instrumen NEK melalui pasar karbon dan pajak karbon," ungkap Luhut.

Diketahui lewat kerja sama itu, Inggris berkomitmen menyalurkan £2,7 juta sebagai bantuan teknis dalam pengembangan maupun koordinasi teknis aksi iklim dan nilai ekonomi karbon.

Artinya, Inggris akan memberikan rekomendasi teknis terkait pelaksanaan implementasi NEK, termasuk opsi rancangan dan implementasi untuk pajak karbon domestik kepada Badan Kebijakan Fiskal serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Menkeu Pastikan Pajak Karbon Diterapkan Bertahap Dan Hati-Hati

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Owen Jenkins menegaskan bahwa secara mendasar kedua negara telah saling berbagi pengalaman dan keahlian soal nilai ekonomi karbon, baik melalui bantuan teknis, pembangunan kapasitas, hingga pertukaran pengetahuan.

"Tahun pertama kemitraan menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendukung Indonesia membangun basis data program NEK. Kami berharap bisa terus mendukung ambisi Net Zero Indonesia di tahun mendatang," tandas Owen.