Indef Beberkan Alasan Pertumbuhan Ekonomi Belum Maksimal Serap Tenaga Kerja

JAKARTA – Gelombang PHK dan minimnya tenaga kerja yang terserap menimbulkan pertanyaan di tengah pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah masih solid lantaran mampu bertahan di atas angka 5%. Menanggapi hal ini, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus menilai terdapat sejumlah penyebab salah satunya dari segi faktor struktural.

Selain anomali dan ketimpangan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih banyak ketimbang sektor industri pengolahan atau manufaktur, kurang sigapnya pemerintah dalam melakukan transformasi tenaga kerja juga menjadi salah satu alasan yang memengaruhi.

Salah satunya, dia menyorot industri mobil listrik yang mulai berkembang di tanah air, namun tidak dibarengi dengan pengembangan SDM yang dapat mengejar kemajuan di sektor tersebut.

“Dengan adanya mobil listrik, seharusnya pemerintah juga menyiapkan tempat-tempat latihan buat teknisi-teknisi mobil listrik, bagaimana pemasaran mobil listrik kan beda. Cara jualan mobil listrik dengan jualan mobil biasa kan beda,” kata Heri dalam diskusi Indef yang berlangsung daring, Kamis (6/11).

Baca Juga: Anomali Ekonomi! Mayoritas Pekerja RI Di Pertanian, Bukan Industri

Memberi contoh, Heri mengungkap bahwa hingga saat ini Balai Latihan Kerja (BLK) atau lembaga sejenis yang dimiliki pemerintah, belum disertai dengan kurikulum atau kompetensi untuk melatih tenaga kerja di sektor yang sedang tumbuh dari segi industri.

“Mungkin kalau otomotif mobil konvensional, udah banyak. Harusnya kan cepet diganti, diubah, ditransformasi, sehingga ada BLK-BLK yang menyediakan alat-alat buat latihan bagaimana cara berbisnis atau berjualan mobil EV, ini salah satu contoh yang kita ketinggalan,” tambahnya.

Permasalahan Sektor TPT
Tak ketinggalan, Heri juga menyorot persoalan berkepanjangan dari sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki yang tercatat memiliki kontribusi penting bagi PDB di Indonesia, namun masih mengalami kendala pada level playing field sehingga menyebabkan situasi yang tidak kondusif dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Spesifik menyoroti industri garmen, Heri menyebut terdapat ketidaksetaraan dalam hal cakupan pasar dan keleluasaan berusaha antara produk domestik, dengan produk impor yang menurutnya mendapat lebih banyak kemudahan dalam berusaha di tanah air.

Baca Juga: Menggugat Persamaan Kesempatan Kerja Untuk Penyandang Disabilitas

“Sementara industri kita, garmen kita itu kan harus nurut, harus taat pajak, taat aturan ini itu segala macam. Belum lagi kalau yang garmen impor ada subsidi-nya ternyata di negara asalnya, udah makin kalah. Jadi kuncinya karena produk tekstil domestik yang dijual di dalam negeri, itu tidak berada pada level playing field yang sama dengan produk garmen impor, jadi akan selalu kalah. Di sini harus ada keberpihakan pemerintah,” tegas Heri.

Lebih lanjut, Heri juga menyoroti persoalan thrifting yang belakangan oleh pemerintah disebut-sebut akan diberantas. Namun menurutnya, pemberantasan perlu dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya menyasar pelaku baik di hulu atau hilir saja.

“(Pemberantasan) harusnya secara komprehensif… dengan luasnya Indonesia dan banyak pelabuhan-pelabuhan yang berpotensi menjadi pelabuhan tikus, ini jadi tantangan sendiri bagi kita untuk menjaga keamanan dari produk-produk impor ilegal,” tegasnya.