logo
Selamat
Logo
twitter
facebook
instagram
youtube
Rabu, 5 November 2025
29 Oktober 2025
20:57 WIB
Sorot APBN, Ini Saran Ekonom Untuk Pemerintah Soal Pinjaman Ke Pemda
Ekonom Josua Pardede mendorong pemerintah untuk membuat plafon tahunan guna memastikan APBN sebagai sumber pinjaman ke pemda tetap prudent.
13:50 WIB
Kemenhut-Kemenkeu Teken MoU, Ulik Potensi Ratusan Triliun Hutan RI
Kemenhut dan Kemenkeu meneken MoU untuk memperkuat kerja sama dalam memaksimalkan fungsi hutan bagi rakyat. Kemenkeu menyebut terdapat potensi pendapatan negara via PNBP yang besar dari hutan.
27 Oktober 2025
20:56 WIB
Setahun Prabowo, Kementerian Kelautan Pamer Dua PSN Budidaya Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap dua PSN di sektor budidaya perikanan yang bisa dongkrak produktivitas nila salin dan udang.
24 Oktober 2025
12:48 WIB
ATR/BPN: Pendaftaran Tanah Sumbang Ekonomi RI Rp1.021 T
ATR/BPN mengungkapkan nilai ekonomi pendaftaran tanah mencapai Rp1.021 triliun kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Pendaftaran tanah punya potensi ekonomi, tak cuma administrasi.
20 Oktober 2025
15:04 WIB
Menkum Sebut Kinerja Naik di Era Setahun Prabowo-Gibran
Kinerja pelayanan Kemenkum diklaim naik pada setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
17 Oktober 2025
17:43 WIB
Menhut Sesalkan Tiket Sobek di Kawasan Konservasi
Tiket sobek seharusnya sudah diganti cashless payment untuk tertib PNBP.
14 Oktober 2025
14:38 WIB
Defisit APBN Per September 2025 Tembus Rp371,5 Triliun
Defisit APBN hingga September ini melebar, bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 1,10% dari PDB atau Rp243,2 triliun.
13 Oktober 2025
13:54 WIB
Kemenkeu: Illegal Fishing Jadi Penyebab PNBP Perikanan Belum Optimal
Banyaknya kapal di bawah batas tonase dan illegal fishing oleh kapal tidak berizin jadi penyebab utama PNBP perikanan belum optimal hingga saat ini.
12:18 WIB
Aspebindo Desak 175 Perusahaan Tambang Segera Bayar Jaminan Reklamasi!
Aspebindo mengajak 175 perusahaan yang masih belum membayar uang jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang untuk taat pada prosedur dan ketentuan pemerintah.
10 Oktober 2025
09:46 WIB
Denda Tilang Kini Dipakai 3 Lembaga Penegak Hukum
Sebelumnya, PNBP denda tilang dikelola oleh Kejaksaan Agung meski ada peran dua lembaga penegak hukum lain.
