Wapres: Indonesia Siap Jadi Mitra Utama Bisnis Halal Kyoto

KYOTO - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan Indonesia siap menjadi mitra utama pengembangan bisnis halal di Jepang, khususnya di Kyoto.

"Pengembangan bisnis halal di Kyoto dapat dilakukan melalui kerja sama sertifikasi halal bagi produk-produk Jepang, terutama untuk makanan, minuman, dan obat-obatan," tegas Wapres Ma'ruf ketika melakukan pertemuan dengan Gubernur Kyoto Takatoshi Nishiwaki di Kyoto Guest House, Rabu (8/3), dikutip dari Antara.

Kyoto merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegaara. Selain itu, Jepang akan menyelenggarakan Expo 2025 yang rencananya berlangsung di Kansai. Prefektur Kyoto termasuk dalam wilayah Kansai.

"Saya juga berharap pelaku bisnis makanan olahan dari Kyoto juga dapat berbisnis di Indonesia," imbuhnya.

Wapres menambahkan bahwa pengembangan bisnis halal di Jepang telah mendapatkan lampu hijau dari Perdana Menteri Fumio Kishida.

Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Kishida ketika Wapres Ma'ruf Amin datang ke Jepang untuk menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2022.

"Waktu saya bertemu Perdana Menteri Kishida, saya menyampaikan selain masalah perdagangan dan kebudayaan, saya juga sampaikan isu ekonomi dan syariah, termasuk industri halal. Beliau menyambut baik bahkan memerintahkan menteri terkait untuk menindaklanjuti," ungkap Wapres.

Ia berharap kerja sama Indonesia-Jepang dapat terus diperkuat di sektor potensial lain, seperti perdagangan komoditi unggulan, pertanian atau ketahanan pangan.

Baca Juga: BPJPH Terbitkan 2.171 Sertifikat Halal Sepanjang 2023

Gubernur Nishiwaki menyambut baik pengembangan bisnis halal yang ditawarkan Wapres Ma'ruf. "Terkait apa yang Bapak tawarkan, saya harapkan bisa membantu pengembangan industri halal di Kyoto," ujarnya.

Sementara mengenai produk-produk yang bersertifikat halal di Kyoto, Nishiwaki mengungkapkan bahwa jumlahnya sudah mulai bertambah banyak.

"Jadi, kami perlu laporkan, makanan dan minuman halal yang sudah bersertifikat, sudah banyak," ujarnya.

Sebagai informasi, dilansir dari Nikkei Asia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah membuka kantor perwakilan di Jepang yang bertujuan untuk menawarkan sertifikasi cepat untuk produk Jepang yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena industri di Jepang juga menyasar pasar Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia.

Kantor MUI yang baru berlokasi di kantor Japan Indonesia Trading Association (JITA), sebuah organisasi nirlaba yang berkantor pusat di Tokyo yang mempromosikan perdagangan kedua negara. Kantor MUI akan memulai prosedur akreditasi halal skala penuh akhir April 2022.

Kewpie, pengolah makanan utama Jepang, telah menjual mayones halal dan saus salad di Indonesia sejak 2015. Selain itu, Ezaki Glico, pengolah makanan besar Jepang lainnya yang terkenal dengan makanan ringan dan kembang gula, akan membuka pabrik baru dan memproduksi Pocky bersertifikat halal.

Kantor MUI di Jepang diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan Jepang untuk mencari sertifikasi halal, dan mendorong hubungan ekonomi yang lebih dalam antara Jepang dan Indonesia.

Baca Juga: BPJPH: 38.480 Produk Sudah Dapatkan Sertifikat Halal

Perlindungan WNI
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden bersama Gubernur Kyoto Nishiwaki Takatoshi juga membahas masalah perlindungan WNI. Hingga kini, terdapat 1.300 masyarakat Indonesia yang tinggal di Kyoto yang didominasi oleh mayoritas dan pemagang.

Wapres menyampaikan bahwa kedekatan Indonesia-Jepang tercermin dari banyaknya kerja sama yang dilakukan antarkedua negara. Salah satunya kerja sama aktif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prefektur Kyoto sejak tahun 1985.

"Kerja sama Sister Province Yogyakarta dan Kyoto telah berjalan dengan baik melalui pertukaran budaya dan pendidikan," ungkap Wapres.

Wapres menyampaikan melalui pertukaran itu telah banyak masyarakat kedua negara yang mendapatkan pengalaman lintas negara.

Terkait pelindungan WNI, Wapres mengapresiasi komitmen Pemerintah Prefektur Kyoto yang selama ini telah memberikan pelayanan dalam memastikan upaya pelindungan WNI di Kyoto.

"Saya berharap Pemerintah Prefektur Kyoto dapat terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelindungan dan pelayanan yang optimal dan prima kepada para WNI di luar negeri," pungkas Wapres.