Sepanjang 2022, APBN Tekor Rp464,3 Triliun

JAKARTA – Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 sementara mengalami defisit Rp464,3 triliun atau 2,38% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

"Angka defisit ini merupakan angka sementara karena masih harus melewati proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," papar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa secara daring di Jakarta, Selasa (3/1).

Dia mengatakan, defisit APBN cukup baik jika dibandingkan 2021 lalu yang defisitnya mencapai Rp775 triliun. 

Menurutnya, catatan 2022 menunjukkan penurunan yang tajam. Kontraksi defisit APBN 2022 yang mencapai 40%, ucapnya, menunjukkan konsolidasi fiskal yang luar biasa.

"Bahkan tahun 2020 pada awal pandemi, kita sempat defisit mendekati Rp950 triliun. Jadi, ini adalah langkah konsolidasi fiskal yang kredibel dan kuat," sebut Bendahara Negara.

Catatan defisit APBN sebesar 2,38% dari PDB sepanjang 2022 itu juga jauh lebih baik ketimbang desain awal yang diperkirakan mencapai 4,85% ataupun asumsi yang sudah direvisi dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 sebesar 4,5% terhadap PDB.

"Awalnya APBN kita didesain defisit 4,85%, lalu revisi di Perpres 98/2022 4,5%, hingga kita berakhir di bawah 3%. Dibandingkan tahun 2021 pun membaik karena saat itu kita defisit 4,57%," kata dia.

Baca Juga: Sri Mulyani: Ekonomi Global Melambat Signifikan pada 2023

Lebih lanjut, Sri Mulyani merinci pendapatan negara hingga akhir Desember 2022 tercatat Rp2.626 triliun atau tumbuh 30,6% secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.034 triliun, PNBP Rp558 triliun, dan hibah Rp3,5 triliun.

Penerimaan pajak sendiri sepanjang 2022 mencapai Rp1.716,8 triliun, atau 115,6% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan tahun lalu, penerimaan pajak tumbuh 34,3%.

Selain itu, ia juga mencatat kenaikan belanja negara sepanjang 2022 sebesar Rp3.090,8 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.079 triliun, belanja non-K/L Rp1.195 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp816 triliun.

Catatan itu lebih tinggi ketimbang target yang sebelumnya sudah ditetapkan sebesar Rp2.714,2 triliun, namun masih belum memenuhi revisi dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 yang ditetapkan Rp3.106,4 triliun.

"Revisi (belanja) dalam Perpres 98/2022 adalah Rp3.106,4 triliun. Artinya, kita memenuhi 99,5% dari target itu," tutur Menkeu.

Baca Juga: Tiga Fungsi APBN: Stabilisasi, Alokasi, dan Distribusi

Sementara itu, soal keseimbangan primer pada 2022 mengalami defisit Rp78 triliun atau menurun tajam dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp431,6 triliun.

Bahkan, awalnya keseimbangan primer pada APBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp462 triliun dan direvisi dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 menjadi Rp434,4 triliun. 

Kondisi tersebut pun ia katakan jauh lebih baik ketimbang kondisi tahun 2020 dimana pandemi covid-19 memukul perekonomian dan APBN menjadi garda terdepan sebagai pelindung masyarakat.

"Ini lebih baik dibandingkan 2020, di mana defisit mencapai 6,14% dan keseimbangan primernya Rp633,6 triliun. Ini juga menjadi gambaran bahwa APBN segera menyehatkan diri agar selalu siap menjaga perekonomian dan masyarakat," ucap Sri Mulyani.