Penguatan Industri Baterai Kunci Utama Percepatan Kendaraan Listrik

SURAKARTA – Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Kelistrikan Sripeni Inten menegaskan penguatan industri baterai dari hulu ke hilir menjadi kunci utama percepatan penerapan kendaraan listrik di tanah air.

Dalam Seminar Nasional 100 Tahun Industri Otomotif Indonesia, ia berharap kebijakan mandatori penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) baik motor listrik konversi, motor listrik baru, ataupun mobil listrik menjadi sinyalemen positif bagi pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan industri KBLBB.

"Salah satu komponen utama KBLBB adalah baterai. Jadi tanpa pabrikasi dalam jumlah masif, tentu tidak akan efektif untuk menekan harga beli KBLBB oleh masyarakat," sebutnya dari Surakarta, Selasa (7/3).

Baca Juga: Pemerintah Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta, Berlaku 20 Maret 2023

Selain cadangan nikel yang melimpah, Inten mengatakan daya saing Indonesia juga relatif kuat karena punya material penting dalam baterai yang lain, seperti alumunium, tembaga, mangan, hingga kobalt.

Khusus untuk industri pengolahan nikel, pengembangan sektor tersebut tak sekadar mempercepat penerapan KBLBB di Indonesia, tapi juga memberi multiplier effect lainnya. Misalnya di sektor lapangan kerja, dibutuhkan 628 orang per produksi 1 GWh baterai.

"Tentu perlu ada dorongan fasilitas pembiayaan, teknologi, serta dukungan infrastruktur untuk menumbuhkan industri pengolahan mineral yang juga mendukung industri baterai nasional," ucap Inten.

Baca Juga: Jelang Subsidi Motor Listrik, Dealer Kebanjiran Pesanan

Dia tak menampik masih dibutuhkan kebijakan-kebijakan lain untuk mendorong ketertarikan penggunaan KBLBB di Indonesia. Di sisi lain, pelaku bisnis diharapkan memainkan peran aktif mereka untuk melihat peluang pasar yang potensial.

Pasalnya, pemerintah punya target 10% sepeda motor di jalanan akan berbahan bakar listrik pada 2030 mendatang. 

Selain itu, target penjualan sepeda motor listrik juga ditargetkan mencapai 100% pada 2035 dan mobil listrik tahun 2040.

Sementara, untuk konversi sepeda motor berbahan bakar minyak ke KBLBB, Kementerian ESDM mematok target 5% atau sekitar enam juga sepeda motor pada 2030 mendatang. Hal itu diharapkan bisa memberi penghematan BBM bgi pemerintah sebesar Rp3 triliun per tahun.

"Sebagaimana dirumuskan dalam peta jalan NZE sektor transportasi, termasuk juga penggunaan teknologi hidrogen pada 2040. Artinya, pelaku bisnis diharapkan mengembangkan investasi pabrik EV di Indonesia, termasuk membangun rantai pasok komponen dan jasa penunjangnya," kata dia.

Keterjangkauan Harga Jadi Tantangan
Lebih lanjut, Inten mengatakan saat ini keterjangkauan masih menjadi tantangan utama dalam percepatan peredaran kendaraan listrik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah mengumumkan akan ada insentif langsung kepada pembeli sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta yang ditargetkan mulai berlaku pada 20 Maret 2023 mendatang.

Tak sekadar pembelian baru sepeda motor listrik, subsidi sebesar Rp7 juta juga ditujukan pada konversi kendaraan listrik. Dalam hal ini, Inten menyebut Kementerian ESDM akan menjadikan PP Nomor 65 Tahun 2020 tentang Program Konversi Sepeda Motor Penggerak Bahan Bakar Menjadi KBLBB sebagai dasar hukumnya.

Adapun soal manfaat bagi masyarakat, Inten menjelaskan pembeli kendaraan listrik bisa menghemat biaya operasional hingga Rp2,77 juta per tahun dengan asumsi mereka menggunakan BBM Pertalite dalam kesehariannya.

Semenara bagi pemerintah, akan diperoleh penghematan bahan bakar dari kompensasi Pertalite sebesar Rp532.500 per tahun per unit motor. Selain itu, ada juga manfaat penghematan volume BBM hingga 355 liter per tahun.

"Angka itu baru satu unit motor. Saat ini, ada 120 juta unit sepeda motor, sehingga akan ada peluang penurunan volume BBM setara 240 juta barel per tahun, penurunan beban kompensasi Pertalite hingga Rp42 triliun per tahun, serta peluang penurunan emisi CO2 80 juta ton per tahun," ucap Inten.