Pemerintah Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta, Berlaku 20 Maret 2023

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik salah satunya dilakukan untuk memancing produsen ataupun investor dari luar negeri untuk membangun pabrik di Indonesia.

Dalam konferensi pers, Luhut menargetkan bantuan sebesar Rp7 juta untuk pembelian baru sepeda motor listrik ataupun konversi sepeda motor berbahan bakar minyak ke KBLBB bisa berlaku 20 Maret 2023 mendatang.

Nantinya, ada sebanyak 200 ribu unit motor listrik baru dan 50 ribu konversi motor listrik yang mendapat bantuan.

Pemerintah pun akan melakukan negosiasi dengan beberapa investor atau produsen yang potensial dalam waktu dekat. Pasalnya, dia menyebut sejauh ini investor ingin melihat soal insentif yang diterapkan Indonesia untuk kendaraan listrik.

"Ada kendala dari mereka, dimana mereka ingin melihat Indonesia memberi insentif yang sama atau tidak dengan negara lain. Jadi kalau kita tidak berikan (insentif), pasti mereka tidak mau masuk. Kita berharap efektif 20 Maret ini semuanya beres," ucapnya di Jakarta, Senin (6/3).

Soal anggaran, Menteri Luhut mengatakan pihaknya akan merampungkan sesegera mungkin. Beriringan dengan itu, dia menyebutkan setidaknya ada dua produsen besar kendaraan listrik yang tertarik membangun pabrik di Indonesia.

"Kami sudah koordinasi juga dengan Banggar DPR karena mereka belum masuk sidang, tapi tidak ada masalah. Jadi kita secara holistik menyelesaikan itu. Ini menjadi penting karena ada dua produsen besar yang sedang kita finalisasi dan akan membuat posisi kita jauh lebih kuat," tutur Luhut.

Baca Juga: Produsen Motor Listrik Singapura Siapkan Pabrik Di Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan untuk motor listrik yang mendapat bantuan ialah yang sudah memenuhi persyaratan TKDN minimum 40%.

"Produsen motor listrik yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan itu tidak diperkenankan menaikan harga jual selama masa pemberian bantuan dan berkomitmen memproduksi sepeda motor dalam jumlah tersebut," tegas Febrio.

Upaya untuk menarik investor masuk ke dalam negeri sebetulnya sudah dilancarkan pemerintah sebelumnya, salah satunya dari sisi suplai dan demand dengan memberikan tax holiday hingga 20 tahun sesuai nilai investasi untuk industri kendaraan bermotor dan komponen utamanya.

Selain itu, Febrio mengatakan pemerintah telah merilis super deduction hingga 300% atas penelitian dan pengembangan, pembebasan PPN atas barang tambang, termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, serta pembebasan PPN atas impor dan perolehan bahan model mesin peralatan pabrik kendaraan bermotor.

"Lalu yang juga agak spesifik terkait dengan kendaraan listrik adalah adanya perbedaan tarif PPMBM untuk kendaraan berbasis listrik dan baterai diberikan 0% dibandingkan dengan kendaraan mesin konvensional yang minimal 15%, bahkan ada yang sampai 95%," kata dia.

Soal pajak, ia menjelaskan pemerintah sudah menyalurkan insentif lewat pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 90% untuk kendaraan listrik.

"Secara akumulatif, besaran insentif perpajakan yang telah diberikan ke kendaraan listrik selama ini perkiraannya selama masa pakai itu sudah mencapai 32% dari harga jualnya untuk mobil listrik dan 18% dari harga jualnya untuk motor listrik," ucapnya.

Prioritaskan UMKM
Febrio mengatakan insentif tersebut diutamakan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Target penerima bantuan ini diutamakan UMKM, khususnya penerima KUR dan pelanggan listrik 450-900 VA," jelasnya.

Dengan kebijakan itu, ia berharap bantuan pemerintah terkait motor listrik itu bisa mendongkrak produktivitas dan efisiensi usaha para pelaku UMKM.

Untuk itu, dia berharap pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan bantuan pemerintah tersebut dapat segera dimulai agar penyaluran bantuan bisa sesegera mungkin direalisasikan.

"Detailnya sedang disiapkan baik oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian ESDM," tambahnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menambahkan berdasarkan perhitungan, penerima bantuan akan menghemat sekitar Rp2,7 juta setahun, sedangkan dari sisi pemerintah, penghematan yang akan dicapai sebesar Rp32,7 miliar.

Baca Juga: PLN Siap Suplai 1.500 Charging Station Untuk Kendaraan Listrik

Rida menuturkan proyeksi penghematan itu didapat dengan asumsi para penerima bantuan merupakan konsumen BBM jenis Pertalite untuk keperluan harian mereka.

"Di sisi lain karena kita beralih dari BBM ke baterai yang butuh listrik untuk mencharge, akan ada tambahan konsumsi listrik 15,2 GWh per tahun. Artinya, akan ada peningkatan penjualan listrik," jabarnya.

Tak hanya itu, pengurangan konsumsi BBM juga akan berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di perkotaan yang diperkirakan mencapai 0,03 juta ton hanya dari sepeda motor listrik.

"Kemudian yang lebih penting lagi, akan menciptakan lapangan kerja baru, diantaranya adalah bengkel-bengkel khusus untuk konversi di seluruh Indonesia. Kita juga sudah mendata, bengkel-bengkel itu akan melayani banyak pelanggan utk konversi," imbuh Rida.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada kesempatan itu menjelaskan hingga Desember 2023 mendatang, direncanakan bantuan pembelian baru sepeda motor listrik mencapai 200 ribu unit. Sementara untuk mobil listrik, ditargetkan mencapai 35.900 unit.

"Mobil listrik kita targetkan 35.900 unit, dimana sudah ada Hyundai Ionic 5 dan Wuling yang akan memenuhi itu. Sementara untuk bus listrik, kami usulkan sebanyak 138 unit hingga akhir tahun nanti," tandas Agus Gumiwang.