Pemerintah Yakin Pemilu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 0,2-0,25%

JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu setuju, bahwa momen Pemilu dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, hal ini sudah dibuktikan pada siklus Pemilu sebelum-sebelumnya. 

“Biasanya memang tecermin dari belanja pemerintah yang khususnya memang terkait dengan Pemilu, itu meningkat,” sebutnya menjawab pertanyaan wartawan dalam APBN KITA Edisi November 2023, Jakarta, Jumat (24/11). 

Lebih jauh, momen yang sama juga disinyalir dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung. APBN juga sudah siap menggelontorkan anggaran dalam mendukung kelancaran pelaksaan Pemilu.

Untuk 2023, APBN menyiapkan anggaran pelaksanaan hingga persiapan Pemilu sebesar Rp11,52 triliun dari belanja pemerintah. Untuk 2024, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran pelaksanaan Pemilu sebesar Rp15,87 triliun.

Baca Juga: Meski Banyak Hambatan, Kadin Optimistis Ekonomi 2024 Tumbuh Positif

Selain dari sisi fiskal anggaran, belanja juga akan muncul dari sisi Calon Legislatif DPR pusat maupun DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang akan membelanjakan uangnya untuk kampanye.

“Tentu, ini berdampak langsung bagi belanja pemerintah dan juga aktivitas ekonomi di masyarakat,” urainya.  

Hitungannya, sumbangan momen Pemilu 2024 bagi perekonomian nasional akan lebih tinggi dibandingkan di tahun ini. “Secara keseluruhan, estimasinya bahwa (momen) Pemilu di 2023 kurang lebih (menyumbang) 0,2% dari pertumbuhan ekonomi dan untuk 2024 sekitar 0,25%,” paparnya.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan, secara umum anggaran Pemilu 2023 sebesar Rp30,1 triliun yang tersebar di 16 Kementerian/Lembaga seperti KPU, Bawaslu, Kemendagri dan yang lainnya. Sejauh ini, anggaran sebesar itu sudah terserap lebih dari setengahnya, sekitar Rp18,8 triliun.

“Tentu yang terbesar ada di dua lembaga utama yaitu KPU dan Bawaslu sudah (menyerap) Rp16,3 triliun, tapi 14 Kementerian/Lembaga lainnya juga melakukan kegiatan-kegiatan di sekitar Pemilu dan sudah menyerap Rp2,6 triliun,” ungkap Isa.

Dongkrak Konsumsi
Sebelumnya, Ekonom LPEM FEB-UI Teuku Riefky mengatakan, Pemilu serentak akan meningkatkan perputaran uang dan konsumsi, baik pemerintah maupun di level masyarakat. Konsumsi Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diprediksi meningkat sejalan pengeluaran calon legislatif (caleg) yang meroket di masa pemilu.

“Jadi beberapa estimasi itu menunjukkan, bahkan (bisa) mencapai 1% dari PDB Indonesia atau mungkin kisaran Rp300-an triliun. Jadi memang pemilu memiliki multiplier effect yang cukup signifikan,” ujar Riefky, Rabu (1/11).

Adapun KPU telah menetapkan daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi anggota parlemen dengan total sebanyak 2.710 dapil dan 20.462 kursi. Kursi tersedia terdiri dari 580 kursi DPR, 2.372 kursi DPRD Provinsi, dan 17.510 kursi DPRD Kab/kota. Sementara, daftar calon sementara (DCS) anggota DPR untuk pemilu 2024 tercatat sejumlah 9.919 DCS.

Baca Juga: Berharap Terdongkrak Riuh Pemilu

Riefky memperkirakan, peningkatan konsumsi sebagai dampak pemilu akan terjadi mulai akhir 2023 hingga kuartal I/2024. Kemudian akan semakin terungkit hingga mendekati kuartal II-2024, didorong periode Ramadan dan Lebaran. 

Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut khususnya di level daerah dengan adanya rangkaian pilkada. “Saya rasa, daya ungkitnya ini akan besar di awal, di level nasional. Kemudian diteruskan di level daerah,” tuturnya.

Nantinya, aktivitas sektor riil akan membawa efek pengganda besar terhadap perekonomian. Seperti sektor periklanan, makanan minuman, dan jasa pendukung pemilu lainnya baik perdagangan besar maupun eceran.

Sementara, Riefky berpendapat mendekati periode pemilu investasi akan cenderung tertahan. Karena arah kebijakan ke depan yang relatif belum pasti.

“Dari sisi investor tentu ingin melihat kepastian kebijakan yang lebih clear pasca Pemilu. Jadi tingkat investasi pun masih relatif tertahan, paling tidak sampai akhir tahun 2024 atau bahkan mungkin baru pick up di awal tahun 2025,” ungkapnya.