Pemerintah Resmikan PLTU 4.000 MW

BANTEN – Pemerintah meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7,9 dan 10 di Serang, Banten. PLTU dengan kapasitas 4.000 MW ini akan masuk ke sistem Jawa Bali pada 2020.

“Pembangkit ini merupakan yang termurah, dengan harga jual ke PLN 4,21 sen dolar AS per kWh," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam sambutannya di peresmian PLTU, Banten, Kamis (10/5) seperti dilansir Antara.

Selain meresmikan PLTU IPP Banten, Jonan juga meninjau kemajuan pembangunan Coal Terminal berkapasitas 20 juta ton yang berlokasi di wilayah yang sama dengan PLTU. Proyek ini bernilai US$145 juta.

Total nilai proyek PLTU dan terminal batubara ini mencapai US$6,015 miliar.

Proyek PLTU Jawa 7, 9, dan 10 serta PLTU IPP Banten merupakan proyek yang masuk ke dalam program 35.000 MW. Sementara pembangunan Coal Terminal 20 Juta Ton merupakan salah satu sarana pendukung untuk memperkuat dan mengefektifkan rantai pasok batubara untuk PLTU pada wilayah Jawa Bagian Barat.

Baca juga: PLTU Jawa 9 & 10 Bisa Jadi Role Model Pembangkit Ramah Lingkungan

PLTU Jawa 7 (Kapasitas 2 X 1.000 MW) direncanakan beroperasi pada tahun 2020 dengan harga jual ke PLN sebesar 4,21 sen dolar AS/kWh. Pengadaan proyek ini menggunakan skema bisnis Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT) selama 25 tahun.

Dengan nilai investasi sebesar US$1,88 miliar, PLTU Jawa 7 menggunakan teknologi Ultra Super Critical Boiler yang berbahan bakar batu bara kalori rendah (4.000 - 4.600 kkal/kg Ash Received). Jenis pembangkit ini dipilih karena memiliki efisiensi yang tinggi dan lebih ramah lingkungan.

PLTU Jawa 7 Unit 1 diperkirakan beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada awal April 2020 dan Unit 2 diperkirakan COD pada awal Oktober 2020.

Sementara itu, PLTU Jawa 9 dan 10 (kapasitas 2x1.000 MW) merupakan IPP yang dibangun bersebelahan dengan PLTU Suralaya 1 - 8 di Suralaya, Provinsi Banten. Nilai investasi proyek ini mencapai sekitar US$3 miliar. Proyek ini menggunakan skema penugasan PLN kepada Anak Perusahaan yaitu PT Indonesia Power sesuai Perpres No. 19 Tahun 2017.

Pengadaan proyek ini menggunakan skema bisnis BOOT. PLTU ini menggunakan teknologi ultra supercritical yang ramah lingkungan dan memberikan efisiensi konversi energi yang lebih tinggi daripada teknologi konvensional PLTU sebelumnya.

Baca juga: PLTU Penyebab Kanker Otak Perlu Pembuktian Ilmiah

Dalam peresmian tersebut hadir pula Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Untuk mempercepat proyek 35.000 MW, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, yang merupakan Perubahan Perpres Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"Perpres ini memberikan jaminan kepada dunia usaha bahwa pemerintah terus berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan nonperizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan lainnya," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, status program 35.000 MW hingga 15 September 2017 adalah tahap COD/komisioning 773 MW, konstruksi 15.266 MW, PPA belum konstruksi 10.255 MW, pengadaan 4.563 MW, dan tahap perencanaan 6.970 MW.

"Sampai 2019, diharapkan semua proyek 35.000 MW sudah terkontrak dan juga ada tambahan 17.000 MW dibandingkan akhir 2014," kata Dadan. (Fin Harini)