Mendag: Indonesia Belum Punya Rencana Stok Pangan yang Jelas

JAKARTA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyentil kondisi Indonesia yang tidak punya rencana stok pangan yang komprehensif hingga kini. Hal ini tecermin jelas dari fenomena volatilitas harga sejumlah kebutuhan pangan yang terus berulang pada momen tertentu.

Ia mencontohkan, naik-turunnya harga telur ayam di pasaran yang bergantung pada jumlah kuantitas permintaan konsumen. Situasi harga yang sama juga terjadi pada komoditas daging ayam.

Bahkan, perubahan harga ini dapat berlaku singkat setiap harinya. Karena itu, harga daging ayam yang dijual akan cenderung menurun dari pagi hingga siang dalam kurun waktu di hari yang sama. Belum lagi, ada potensi komoditas ini busuk dan tidak bisa dijual besoknya.

“Kalau panen cabai, jual hari ini, tidak laku besok, busuk. Jadi (dengan kata lain), kita ini tidak punya rencana stok pangan," beber Mendag dalam webinar ICMI Talk, Jakarta, Selasa (27/12).

Lebih lanjut, Mendag menyebut, rencana stok pangan sangat penting untuk memberi kepastian adanya pasokan pangan bagi masyarakat. Apalagi seperti diketahui, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki jumlah penduduk hingga 270 juta jiwa, salah satu yang terbesar di dunia.

Menurutnya, Indonesia dapat mengikuti langkah dan strategi negara lain dalam menciptakan rencana stok pangan di dalam negeri.

“Kalau bapak pergi ke Dubai, Qatar, Arab Saudi apalagi negara maju, ada stok pangan (sampai) 2-3 bulan. Kita tidak ada. Yang ada (stok pangan) cuma beras, itu pun sekarang kayak begitu keadaannya," sebutnya.

Baca Juga: Bulog Diminta Habiskan Stok Beras agar Bisa Serap Panen Raya 2023

Meski begitu, dirinya menilai, Indonesia sudah dalam langkah yang tepat berkaitan dengan perancangan stok pangan di waktu mendatang. Optimisme itu muncul lewat kehadiran lembaga Badan Pangan Nasional di tahun ini.

Secara bertahap, Zulhas berharap, Badan Pangan Nasional dapat membenahi permasalahan berkaitan pangan selama ini. Ia menargetkan, Indonesia akan memiliki gudang pendingin atau cold storage yang besar, agar stok pangan yang ada bisa tersimpan dengan aman untuk kebutuhan selama 1 bulan.

“Kalau enggak bisa sebulan, dua minggu dulu. Kalau sudah bisa, (jadi) tiga minggu. Tiga minggu sudah, jadi satu bulan. Idealnya, kita punya stok pangan untuk 1,5 bulan,” paparnya.

Tantangan Pangan Global
Sementara itu, Ketua Umum ICMI Arif Satria menegaskan, persoalan pangan menjadi semakin menantang saat ini di tengah perubahan iklim yang sudah terjadi sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan disrupsi pangan global lewat konflik Rusia-Ukraina, sehingga membuat harga pupuk dan energi naik tinggi.

“Kemudian, juga terkait dengan soal konversi lahan yang juga selalu terjadi, sehingga tantangan untuk membantu produktivitas (pangan) ini sudah menjadi keniscayaan,” ujar Arif. 

Menurutnya, isu terakhir menjadi yang paling sensitif. FAO menggarisbawahi, untuk mengamankan pangan global di 2030, dunia membutuhkan sekitar 5,4 miliar hektare lahan.

Sedangkan, saat ini lahan yang tersedia baru ada 5,1 miliar hektare. Sehingga dibutuhkan sekitar 300 juta hektare lahan untuk menopang kebutuhan pangan global ke depan.

“Oleh karena itu, bagaimana Indonesia dalam konteks penyediaan lahan global, itu juga menjadi hal yang penting,” paparnya.

Baca Juga: Rencana Impor Beras Jadi Pukulan Telak Indonesia

Selanjutnya, Indonesia juga harus berupaya keras untuk memproduksi varietas unggul, di samping juga dilakukan diseminasi yang baik kepada masyarakat. Pasalnya, proses diseminasi tidak mudah karena berkaitan dengan perilaku pelaku tani di dalam negeri selama ini.

“Petani begitu sudah biasa menggunakan varietas X, maka butuh adaptasi untuk menggunakan varietas A, sehingga perlu pendampingan,” katanya. 

Saat ini, Arif menginformasikan, rektor di perguruan tinggi Indonesia juga punya komitmen untuk mengamankan pangan nasional. Pemerintah melalui Kemdikbudristek meminta agar perguruan tinggi harus sudah mulai bergerak fokus pada menciptakan ketahanan dan kekuatan pangan. 

“Nah, jadi sekarang berbagai pihak sekarang sudah berpacu untuk men-support upaya kita untuk meningkatkan kedaulatan pangan,” sebutnya.

Melalui program Bangun Desa, ICMI juga menyediakan pendidikan dan sumber pusat-pusat pembelajaran baru di kalangan petani. ”Diharapkan, bisa menjadi jembatan inovasi-inovasi yang dihasilkan lembaga riset kepada petani. Jadi saya kira variabel-variabel itulah yang akan berpengaruh,” ungkapnya.

Pekerja mengangkut karung berisi beras di Gudang Perum Bulog, Pulo Brayan Darat, Medan, Sumatera Uta ra, Rabu (9/11/2022). Antara Foto/Fransisco Carolio 

Pendanaan Cadangan Pangan 2023
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah melakukan mitigasi dengan menyiapkan cadangan pangan yang kuat dan dapat diandalkan dalam mengantisipasi dinamika geopolitik global dan potensi krisis pangan yang diprediksi masih belum mereda di 2023.

Hal tersebut agar pemerintah bisa melakukan intervensi saat terjadi gejolak harga pangan, sehingga upaya pengendalian inflasi tahun depan lebih terjaga. Untuk itu, pemerintah telah melengkapi landasan hukum penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan menerbitkan aturan skema pendanaan penyelenggaraan CPP untuk 11 komoditas pangan strategis.

“Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 153/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diteken 1 November 2022 lalu,” ujar Arief, Selasa (13/12).

Menurutnya, upaya penguatan CPP mengalami progres yang signifikan di 2022. Diawali dengan diterbitkannya Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, kemudian diperkuat dengan Permenkeu 153/2022. 

Arief yakini semua ini dapat membangun optimisme. Melalui sinergi yang solid antar Kementerian dan Lembaga, penyelenggaraan CPP untuk 11 komoditas strategis di 2023 bisa dilaksanakan dengan baik.

Secara umum, beleid keuangan tersebut mengatur tata cara pelaksanaan pemberian subsidi bunga pinjaman oleh pemerintah untuk pengadaan CPP yang meliputi 11 komoditas strategis. Meliputi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. 

Baca Juga: Penyerapan Beras Bulog 2022 Terendah Lima Tahun

Dalam pelaksanaannya, pendanaan ini akan melibatkan Bank BUMN. Hal tersebut sesuai aturan di mana penyalur pendanaan merupakan lembaga keuangan yang berbentuk BUMN. Prosesnya akan dilakukan secara business to business antara Himbara dengan BUMN Pangan. 

“Kita telah melakukan berbagai pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Himbara, dan BUMN Pangan untuk percepatan,” ujarnya.

Hingga kini, BUMN Pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah terus berupaya meningkatkan stok CPP. Berdasarkan data yang dihimpun NFA, per 12 Desember 2022, stok CPP paling tinggi adalah beras sekitar 455 ribu ton yang dimiliki Bulog, jumlah tersebut terbagi ke dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 249 ribu ton dan beras komersial 206 ribu ton. 

Selanjutnya, komoditas gula pasir sebanyak 296 ribu ton, yang dimiliki PTPN 263 ribu ton, ID Food 25 ribu ton, dan Bulog 8 ribu ton. Kemudian, daging ruminansia sebanyak 23 ribu ton dan minyak goreng 24 ribu kiloliter.

Arief mengonfirmasi, CPP yang sudah rutin disiapkan adalah beras, ada juga gula karena BUMN yang memiliki kebun dan pabrik. 

“Ke depannya, skema pendanaan ini akan memperkuat peran BUMN Pangan sebagai off taker yang hadir di tengah para petani, peternak, dan nelayan untuk lakukan penyerapan dalam rangka menjaga harga dari hulu hingga hilir,” paparnya.