Jokowi Minta Genjot Aktivitas Ekonomi Setelah PPKM Dicabut

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri kabinet Indonesia Maju untuk menggenjot aktivitas ekonomi setelah pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Di lapangan saya lihat kalau untuk wisatawan melihat di Manado sudah mulai banyak menerima wisatawan, Bali sudah mulai pesawat datang membawa wisatawan, juga wisatawan lokal sangat terlihat sekali," kata Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta pada Senin (30/1).

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pascapencabutan PPKM".

"Saya minta laporan Menparekraf seperti apa, termasuk juga mengenai investasi wisata utamanya yang pertama di Labuan Bajo, Mandalika dan di Toba dan Likupang," kata Presiden.

Hal kedua yang dibahas berkaitan dengan ekonomi, utamanya yang berkaitan dengan inflasi harga harga barang dan jasa.

"Saya lihat harus diwaspadai, terutama urusan beras. Kedua, berkaitan dengan minyak goreng, dilihat betul, dan untuk bidang investasi, saya minta nanti Menkomarinves bisa menyampaikan mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan," tambah Presiden.

Baca Juga: Pencabutan PPKM Bikin Okupansi Hotel Meningkat Saat Imlek

Jokowi menyebut dalam dua hingga tiga hari ke depan ada terobosan dalam meningkatkan investasi di Indonesia.

Sebelumnya saat peluncuran Karisma Event Nusantara (KEN) Festival 2023, Presiden Jokowi menyatakan tahun 2023 menjadi waktu yang sangat baik untuk bangkit dan menggenjot sekencang-kencangnya pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia.

Pemerintah juga telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk mengajak lebih banyak masyarakat berwisata di dalam negeri sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan wisatawan nusantara hingga dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani mengatakan perkembangan pandemi nasional memang cenderung rendah serta transmisi lokal sangat terkendali.

"Saat ini data vaksinasi sudah mencapai 75% dari total populasi yang sudah menerima vaksinasi lengkap bahkan booster, saya rasa sudah waktunya kita masuk ke fase endemi," katanya dalam pernyataan resminya, Jumat (30/12).

Pihaknya merasa kebijakan pencabutan PPKM sudah tepat. Ia menilai kebijakan tersebut sudah prudent dan balance antara kepentingan menjaga kesehatan atau keselamatan publik serta kepentingan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Terkait kekhawatiran soal penyebaran varian baru yang ditemukan di luar negeri, Shinta mengatakan Indonesia sudah cukup dengan border policy atau kebijakan di perbatasan. "Tidak perlu PPKM yang sebetulnya lebih ditujukan untuk menekan transmisi lokal terhadap pandemi," ujarnya.

Baca Juga: Pengamat Nilai Pencabutan PPKM Bonus Perbankan Hadapi 2023

Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang merespons positif pencabutan status PPKM di Indonesia. Menurutnya, pencabutan status PPKM dapat mendongkrak produktivitas dunia usaha pada 2023.

“Memang kita dari dunia usaha merespons sangat positif apabila nanti dalam praktiknya pemerintah menghapus PPKM. Karena dengan menghapus PPKM, tentu ini akan mampu mendongkrak produktivitas dunia usaha di tahun depan,” katanya kepada wartawan, Jumat (30/12).

Ia menuturkan, dengan dihapusnya PPKM, dunia usaha memungkinkan untuk mendatangkan pelanggan dalam jumlah besar tanpa ada rasa ragu.

Selain itu, pusat wisata pun tidak ragu lagi untuk mengadakan event yang menghadirkan banyak orang.

“Ini tentu akan mampu sekali untuk meningkatkan perputaran uang dan ekonomi kita dalam hal ini,” ujarnya.