Ekonom Pede Inflasi 2024 Terjaga Rendah

JAKARTA - Peneliti Ekonomi Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet optimistis kondisi inflasi 2024 akan sesuai dengan target inflasi yang dipatok di kisaran 2,5±1%. Dengan demikian, pergerakan inflasi tahun ini cenderung lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan, kondisi ini didukung oleh moderasi harga komoditas energi yang terjadi pada 2023 berpotensi berlanjut hingga tahun ini, seiring dengan melemahnya perekonomian global. 

Selain itu, tahun politik juga akan memperkecil peluang kenaikan harga barang-barang yang diatur pemerintah, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). 

“Dengan demikian, peluang terjadinya inflasi kelompok barang ini, yang dapat berdampak terhadap lebih dari 75% konsumsi BBM cenderung rendah,” terangnya kepada Validnews, Jakarta, Jumat (5/1).

Kemudian, ekonom juga memproyeksi, tekanan inflasi yang berasal dari barang-barang impor (imported inflation) akan melemah. Lagi-lagi, moderasi harga komoditas di tingkat global telah berdampak pada rendahnya tekanan inflasi dari sisi produsen, terutama yang terlihat pada tahun lali. 

Sementara itu, inflasi impor yang berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah juga tidak akan signifikan beberapa waktu ke depan. Dia mensinyalir, hal ini sejalan dengan proyeksi meningkatnya optimisme investor terhadap peluang penurunan suku bunga bank sentral AS di tahun depan. 

Baca Juga: Inflasi 2023 Terjaga di 2,61%, BI: Konsistensi Kebijakan Moneter

Adapun, tekanan inflasi inti dari sisi permintaan masyarakat juga cenderung akan terkendali di 2024. 

“Kenaikan upah minimum diprediksikan akan relatif rendah, karena hanya mengompensasi tingkat inflasi yang menggerus nilai upah nominal pekerja,” jelasnya.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, lanjutnya, Core Indonesia melihat inflasi pada tahun ini masih akan berada pada rentang yang sama jika dibandingkan dengan tahun lalu, “Atau berada di angka (inflasi) 2% sampai dengan 3% secara tahunan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan, secara keseluruhan, kebijakan pemerintah soal inflasi 2024 masih akan sama dengan tahun lalu. 

Utamanya, dengan berkoordinasi secara erat dengan antara pemerintah pusat dan pemda, begitu juga Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat maupun Daerah (TPIP/D).

“Tim pengendalian inflasi, baik level pusat maupun daerah sudah berhasil mengelola banyak sekali komoditas IHK (indeks Harga Konsumen), cenderung trennya adalah menurun. (Upaya) ini akan terus kita jaga koordinasi yang baik masuk ke tahun 2024,” ungkap Febrio dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023, Jakarta, Selasa (2/1). 

Pantauan BKF, tren inflasi di beberapa negara semakin menurun pada akhir 2023. Misalnya, tingkat inflasi Korea Selatan di Desember 2023 ditutup semakin rendah di tingkat 3,2% (yoy) dari level November 2023 yang sebesar 3,3%. Inflasi di Korsel yang terus turun didorong oleh meredanya penurunan harga pada makanan. 

Di sisi lain, Spanyol juga mencatatkan inflasi Desember 2023 yang melemah menjadi 3,1% (yoy), dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,2% (yoy). Inflasi yang menjinak terjadi karena turunnya harga bahan bakar dan makanan. 

Selanjutnya, tren penurunan inflasi juga terjadi di Singapura, yang mencatatkan penurunan inflasi yang lebih dalam pada November 2023 ke level 3,6% (yoy), dibandingkan dengan level inflasi 4,7% (yoy) pada Oktober 2023.

Capaian inflasi November di Singapura itu pun merupakan angka terendah sejak Oktober 2021. Harga-harga mengalami moderasi secara umum, baik pada makanan, perumahan, serta transportasi.

Strategi APBN 2024
Febrio melanjutkan, strategi APBN 2024 masih akan sama dengan apa yang sudah dikerjakan selama 2-3 terakhir. Dalam mengatasi dan menangani berbagai risiko, utamanya potensi risiko yang berlanjut di 2023, seperti geopolitik dan gejolak ekonomi.

“Biasanya, memang geopolitik ini risiko yang akan berlangsung tidak hanya dalam 1 atau 2 tahun, tetapi cukup lama. Dengan demikian, memang strategi APBN yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya belanja yang produktif, tetap merupakan strategi yang akan terus kita lanjutkan,” jabarnya. 

Di sisi lain, pemerintah juga menilai fleksibilitas APBN setiap tahun sudah berhasil menghalau ketika ada paparan shock negatif di Indonesia. Jadi siap untuk menjaga daya beli masyarakat; memastikan momentum pertumbuhan tetap terjaga; juga memastikan kelanjutan berbagai belanja yang meningkatkan daya saing ekonomi ke depan. 

“Tentunya manajemen (APBN) ini bukan sesuatu yang sifatnya mudah, tetapi sesuatu yang akan kita terus usahakan,” ungkapnya. 

Baca Juga: Airlangga: Inflasi 2023 Terkendali, Terendah 2 Dekade Terakhir

Menutup APBN 2023, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, APBN telah menjalani complete journey setelah periode pandemi dengan baik, sehingga ekonomi kembali pulih. 

Kinerja APBN 2023 yang terjaga kuat dan sehat menjadi modal positif untuk mengawali tahun 2024. 

“Pandeminya sudah kita selesaikan dan atasi dengan baik, ekonominya sudah kita pulihkan, masyarakatnya kita perkuat lagi, dan APBN-nya juga kuat. Ini yang menjadi modal bagi kita untuk memasuki tahun 2024 dan seterusnya karena setiap tahun itu pasti ada shock,” ucap Menkeu. 

Peran APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan dalam menghadapi tantangan di masa depan dan mendukung transformasi ekonomi, serta instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang harus kita siapkan adalah shock bisa terjadi setiap saat, any time in any form, dalam berbagai bentuk. Namun APBN-nya harus tetap siap untuk menjadi instrumen untuk jaga masyarakat dan ekonomi, tanpa menyebabkan APBN-nya juga kemudian rusak atau tidak sehat,” pungkas Bendahara Negara.