Dukung Kelistrikan IKN, PLN Siap Bangun SUTT 150 kV Kariangau-GIS 4

BALIKPAPAN - PT PLN (Persero) siap membangun infrastruktur ketenagalistrikan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) Kariangau-GIS 4 IKN sebagai suplai listrik Ibu Kota Negara.

Proyek yang sudah disetujui oleh Bupati Penajam Paser Utara Hamdam itu saat ini memasuki tahapan penetapan lokasi. Hamdam menegaskan bahwa Pemkab Penajam Paser Utara mendukung sepenuhnya inisiatif PLN untuk menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan di IKN.

Dia menyebut segala konsep pembangunan telah dikomunikasikan dengan baik oleh PLN kepada dinas terkait. Konsep itu, sambung Hamdan, mengutamakan pembangunan yang smart, green, dan beautiful.

"Semoga komunikasi dan koordinasi terus berjalan dengan baik untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan kualitas yang andal pada waktu yang telah ditetapkan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (14/4).

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Josua Simanungkalit memaparkan penetapan lokasi merupakan langkah awal pembangunan SUTT 150 kV Kariangau-GIS 4 IKN.

Baca Juga: Luhut Ajak China Investasi di IKN Nusantara

Tahapan penetapan lokasi kemudian bisa digunakan sebagai izin pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, hingga peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan SUTT 150 kV Kariangau-GIS 4 IKN.

"Penetapan lokasi merupakan kunci awal untuk dapat melakukan pembangunan selanjutnya, tim kami juga tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat di sekitar jalur tersebut," sebut Josua.

Tak hanya itu, Josua memastikan penetapan lokasi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk proyek SUTT 150 kV Kariangau-GIS 4 IKN itu juga menandai rencana transmisi SUTT akan dibangun sepanjang 57 km sirkuit (kms).

"Artinya, SUTT ini nantinya akan membentang dari Kota Balikpapan hingga Kabupaten Penajam Paser Utara," tandasnya.

Josua juga menekankan PLN akan mempercepat progres di lapangan supaya target operasi Mei 2024 bisa terlaksana. Dengan terbangunnya infrastruktur tersebut, diharapkan bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi di sana, mendukung pertumbuhan industri, serta menarik investor untuk menanamkan modalnya di IKN.

Tower Pekerja Dibangun
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN Nusantara. 

HPK berupa rumah susun tersebut dibangun dengan teknologi modular yang mengedepankan kecepatan konstruksi dan meminimalisir sisa material (zero waste).  Saat ini, sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, dalam proses pembangunan HPK, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST),

"Pertama adalah environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction, kedua adalah social atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN. Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi dan efektif," ujar Iwan dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Iwan menambahkan, dalam proses pembangunan HPK, Kementerian  PUPR menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 agar pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan aman dari sisi kontruksi. 

“HPK dapat menampung sebanyak 14.736 orang pekerja konstruksi. Dan beberapa tower tersebut juga sudah dihuni oleh para pekerja konstruksi," terang Iwan.

Baca Juga: Ada IKN, Pusat Bisnis Jakarta Akan Merosot? Ini Kata Pengamat

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II H. Hujurat mengatakan, pembangunan HPK tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah kepada para pekerja konstruksi IKN Nusantara supaya dapat tinggal di hunian yang layak. Selain itu, juga untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN Nusantara.

"Pembangunan dimulai sejak 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023 oleh setidaknya 368 pekerja yang terlibat. Kontraktor pelaksana pembangunannya PT. Wijaya Karya Gedung - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. KSO dengan anggaran sebesar Rp567,008 miliar,” jelas Hujurat.

Kementerian PUPR juga telah melengkapi HPK dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti mess hall atau ruang serbaguna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola serta beberapa fasilitas penunjang lainnya. 

“Saat ini, HPK akan segera serah terima pengelolaan dari Kementerian PUPR kepada Otorita IKN untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Otorita,” tutup Hujurat.