Ada IKN, Pusat Bisnis Jakarta Akan Merosot? Ini Kata Pengamat

JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan wacana pemerintah yang akan memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan menggeser Jakarta untuk menjadi pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia.

"Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis, apalagi 70% uang beredar itu ada di Jabodetabek termasuk di Jakarta, yang artinya meskipun ada pemindahan ibukota negara, tapi tidak secara langsung akan menggeser pusat bisnis ke Kalimantan atau ke IKN," katanya saat dihubungi Validnews, Jumat (17/02).

Ia menjelaskan, hal ini bisa terjadi lantaran banyaknya pengusaha yang melihat pasar yang terbesar adalah di Jawa. Sementara, IKN belum menawarkan kejelasan penduduk yang akan pindah ke sana.

"Dan kalau hanya mengandalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu secara ekonomi kurang menarik. Jakarta, meskipun dicabut DKI-nya atau daerah khusus, tetapi Jakarta tetap akan menjadi pusat finansial juga," jelasnya.

Baca Juga: Kepala LKPP Dukung Keterlibatan Swasta dalam Proyek Pembangunan IKN

Hal inilah yang membuat Bhima ini yakin bahwa kedepannya pemerintah justru akan mempertahankan berbagai pelayanan ekonomi dan bisnis di Jakarta.

Ia memberi contoh, misalnya kantor Bank Sentral, OJK dan banyak pelayanan bisnis lainnya ataupun yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi tetap berpusat di Jakarta, dan justru perwakilan akan berada di IKN. 

"Jadi saya tidak melihat, bahkan dalam 20 tahun kedepan Jakarta bisa digantikan oleh IKN. Jadi masih jauh dari pusat bisnis," sebutnya.

Melihat dari negara tetangga Malaysia, Bhima menuturkan perpindahan ibu kota negara dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tidak berarti pusat ekonomi dan bisnis otomatis pindah ke tempat baru.

"Ketika ada pemindahan ibukota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya ternyata ekonomi tetap berputar di Kuala Lumpur. Bahkan ASN di Putrajaya, PNS yang ada di Malaysia itu berbelanjanya di Kuala Lumpur. Nah, itu yang diperkirakan akan terjadi dengan IKN. Jadi bisa terancam sepi. Pemerintah justru akan lebih fokus kepada pengembangan ekonomi di Jawa khususnya di Jakarta," tandasnya.

Migrasi Ke Luar Jawa
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi peningkatan lebih dari tiga kali lipat pada volume arus migrasi penduduk masuk ke Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan pulau lainnya selama lima dekade terakhir. Tujuan migrasi semakin menyebar ke luar Jawa-Sumatra, khususnya ke Kalimantan.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan, secara umum, kondisi ini mengindikasikan konvergensi atau titik temu wilayah antarpulau. 

Lebih lanjut, migrasi menuju Kalimantan yang cukup tinggi terjadi karena daya tarik sektor perkebunan hingga pertambangan yang cukup banyak di wilayah tersebut.

“Ke depan, IKN juga (migrasi) diarahkan ke sana. Jadi otomatis kalau di satu wilayah itu ada ‘gula’, nanti mereka akan migrasi ke sana,” sebutnya.

Baca Juga: 100 Investor Nyatakan Ketertarikan Berinvestasi di IKN

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan hingga akhir Januari 2023, telah lebih dari 100 investor menyatakan tertarik berinvestasi di IKN. Sebanyak 90 investor telah menyampaikan Letter of Intent kepada Otorita. 

Sejumlah sektor investasi yang diminati para investor, diantaranya infrastruktur dan utilitas sebanyak 25 investor, edukasi 15 investor, konsultan 14 investor, perumahan 10 investor, komersial 9 investor, teknologi 6 investor, kesehatan 5 investor dan perkantoran sebanyak 6 investor.

"Ketertarikan investor yang sangat tinggi ini memperkuat optimisme untuk mampu membangun satu ekosistem kota yang lengkap di IKN pada 2024, sekaligus meletakkan landasan kuat bagi pembangunan ibukota ini hingga 2045 nanti," kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan saat ini ada tiga investor yang siap membangun hunian di IKN, yaitu Konsorsium CCFG Corp. dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara dengan investasi sebesar Rp30,8 triliun. 

Selain itu, ada Korea Land and Housing Corp dengan investasi Rp8,65 triliun dan PT Summarecon Agung Tbk. sebesar Rp1,67 triliun. Melalui investasi tersebut nantinya akan dibangun 184 tower hunian dengan kapasitas 14.500 jiwa dan direncanakan akan selesai pada akhir 2024.