DPR-Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran Bansos Dan Subsidi Semester II

JAKARTA - Pemerintah dan DPR sepakat untuk menambah anggaran bantuan sosial dan subsidi untuk semester kedua di tahun ini. Kesepakatan ini tercapai dengan mengacu dengan sejumlah perkembangan makroekonomi yang bergerak dinamis hingga pertengahan 2024, seperti geopolitik global sampai kesesuaian inflasi domestik.

“Dan juga dengan laporan mengenai beberapa tambahan belanja yang badan anggaran melalui panja juga memberikan dukungan dan persetujuan, seperti pertambahan dari bantuan sosial untuk beras, ayam dan telur untuk tiga bulan tambahan di semester, serta tambahan pupuk untuk belanja pupuk subsidi,” kata Menkeu Sri Mulyani saat Raker dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7).

Sebelumnya, Menkeu merinci sejumlah pos belanja yang akan mengalami perubahan cukup signifikan pada semester kedua mendatang. 

Pertama, pemerintah memperpanjang bantuan pangan berupa beras, daging ayam, dan telur selama tiga bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember.

“Untuk pembayarannya ini (bantuan pangan tiga bulan) akan menambah biaya Rp11 triliun,” terangnya dalam Raker dengan Banggar, Senin (8/7).

Kedua, pemerintah juga telah memutuskan menambah anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp24 triliun. Ketiga, pemerintah juga memberikan fasilitas penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun berupa pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) dengan menambah anggaran Rp500 miliar.

Selain itu, pemerintah juga mengestimasi berbagai belanja Kementerian/Lembaga yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri (PLN/PDN) akan direalisasi Rp105,9 triliun.

Lainnya, pemerintah juga akan menambah belanja yang bersumber dari penerimaan hibah sebanyak Rp32,3 triliun untuk pelaksanaan Pilkada, yaitu dari pemda kepada KPU. Untuk itu, pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2023 sebesar Rp100 triliun untuk bisa mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). 

Spesifik, Menkeu menyebut, penggunaan SAL tersebut ditujukan juga untuk memenuhi kebutuhan APBN di sisa tahun ini yang diproyeksikan mengalami defisit. Kenaikan defisit ini pun tidak akan serta-merta menaikkan utang negara nantinya.

“Keseluruhan prognosis APBN 2024 akan mengalami kenaikan defisit, untuk itu akan digunakan SAL tahun yang sebelumnya sebanyak Rp100 triliun. (Sementara) tambahan defisit yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri, tentu tidak membutuhkan pembiayaan dalam bentuk SBN sehingga penerbitan SBN justru bisa ditekan menurun,” urainya. 

Hitungan Kemenkeu, penerbitan SBN 2024 diproyeksi menurun sebesar Rp214,6 triliun.

Pada kesempatan sama, pemerintah bersama Banggar DPR RI juga menyatakan menerima hasil laporan panja mengenai Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester 2 Pelaksanaan APBN 2024. Menkeu Sri mengapresiasi atas sinergi antara pemerintah dengan Banggar pada Panja dalam penyelesaian laporan ini.

“APBN 2024 tetap menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan untuk menjaga negara dan menjaga perekonomian dari berbagai gejolak, sehingga masyarakat dan perekonomian bisa terus terjaga. Terima kasih atas kerja keras dari Panja dalam waktu yang sangat singkat sehingga bisa mendapatkan kesimpulan dari Laporan Semester I dan Prognosa Semester 2 untuk pelaksanaan APBN 2024,” terang Menkeu.

Menkeu mengatakan, Panja telah mendalami seluruh aspek pelaksanaan APBN 2024 semester I dan seluruh faktor yang memengaruhi APBN, seperti kondisi perekonomian global yang masih lemah, suasana geopolitik, suku bunga dari negara maju yang masih tinggi dalam jangka yang lebih lama, dan fluktuasi harga komoditas dunia.

“Dari sisi hasil Panja ini telah sesuai dengan yang kami sampaikan dan kami berterima kasih telah dirinci secara baik dan detail dengan diagnosa dari berbagai lingkungan global maupun nasional yang mempengaruhi pelaksanaan APBN,” tukasnya.