Dirjenbun: Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat Masih Rendah

JAKARTA - Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah menyebut, kinerja program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih rendah dan belum memenuhi ekspektasi harapan. Masih ada banyak lahan dan luasan kebun sawit rakyat potensial untuk dapat dijajaki program ini. 

Dia menyebutkan realisasi PSR selama 2017-2022 masih sangat rendah, jumlahnya hanya sebesar 278.200 hektare dari 2,8 juta hektare luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. Hitungan Validnews, realisasi PSR ini hanya sekitar 9,93%.  

“Capaian realisasi yang masih belum memenuhi harapan, diperlukan upaya strategis yang lebih konkret sehingga pencapaian atas target seluas 180.000 ha/tahun dapat kita raih dengan lebih baik,” sebutnya dalam Rakor Kelapa Sawit Nasional: Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023, Jakarta, Senin (27/2).

Adapun sejak diluncurkan pada 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit. 

Untuk itu, lewat Rakornas ini, Kementan berupaya dapat menyatukan pikiran dan visi petani sawit, pengusaha dan BPDPKS. 

Baca Juga: Legislator Minta Porsi Anggaran Replanting Sawit Ditambah

Selain itu, Rakornas ini juga bertujuan untuk menyinergikan pandangan pemangku kebijakan terkait dengan PSR di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. 

Begitu juga, bagi perusahaan kelapa sawit yang melakukan kemitraan dengan program PSR serta asosiasi usaha, baik perkebunan maupun perusahaan perkebunan

“Kami harap, Rakor ini menjadi momentum membangun komitmen bersama, untuk dapat mendorong pencapaian program PSR lebih baik lagi,” ungkapnya.

Dalam menyukseskan dalam mengakomodasi PSR, Andi Nur menyampaikan, Kementan menggandeng langsung Kemenko Ekonomi, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan BPDP-KS.

“Di samping itu, juga menghadirkan dari KPK untuk memberikan dukungan dalam akselerasi program PSR melalui program strategis nasional pemberantasan korupsi, agar pelaksanaan program PSR dapat berjalan dengan baik,” sebutnya. 

Dalam konferensi pers BPDP-KS 2022, capaian PSR 2022 terlihat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan kendala terhadap pemenuhan persyaratan keterangan tidak berada di Kawasan hutan dan Kawasan lindung gambut, serta keterangan tidak berada di lahan HGU.

Selama 2016-2022, realisasi penyaluran dana PSR mencapai Rp7,52triliun yang tersebar di 21 Provinsi di Indonesia, yang ditujukan untuk lahan seluas 273.666 ha dan 120.168 pekebun. 

Secara umum, sektor sawit di Indonesia melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja, dan terus mendorong PDB di sektor perkebunan pada angka yang positif.

Mengacu BPS, nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 adalah sebesar Rp640,56 triliun atau naik 3,93% (yoy). Subsektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar Rp622,37 triliun (97,16%). 

Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak paling besar di 2022 adalah komoditas kelapa sawit, dengan nilai Rp468,64 triliun (75,30%). Hal ini menunjukkan, peluang ekspor komoditas perkebunan seperti kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat.

Baca Juga: Kementerian Pertanian Mengaku Siap Percepat Peremajaan Sawit Rakyat

Sederhanakan Kebijakan
Pada kesempatan sama, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, perlu aturan yang mudah dan tidak merepotkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan PSR di lapangan. Dirinya menyadari, simplifikasi kebijakan terkait sudah mulai terasa saat ini, dari awalnya sekitar 16-19 kebijakan menjadi 2-3 kebijakan saja.

Dirinya pun meminta bantuan dari segenap pemda dan Kementerian/Lembaga di pusat untuk dapat memecahkan masalah percepatan PSR dan kesulitan masyarakat sawit di lapangan. Karena keberhasilan dari semua ini adalah peningkatan skala ekonomi yang nyata.

“(Mesti) turun tangan sama-sama, kita pecahkan. Masak 200.000 (hektare) enggak bisa? ini skala ekonomi kok dan pastilah rakyat itu kan susah paham,” jelas Syahrul.