Bansos Beras Mulai Dibagikan di Bogor dan Jakarta

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan saat ini pemerintah sudah mulai kembali menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan sosial (bansos) bahan pangan yang jumlahnya mencapai 210 ribu ton per bulan untuk periode September hingga November 2023.

“Masyarakat jangan sampai terdampak harga beras. Inflasi kita pun masih terjaga di 3,2%,” ucap Jokowi saat menghadiri peluncuran bantuan CBP di Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Senin (11/9).

Jokowi meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga beras. 

Pasalnya bantuan pangan akan diberikan pemerintah bagi 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat bisa terpenuhi, sekaligus mengendalikan harga beras di pasaran.

“Setelah pasar ritel dan Cipinang diguyur beras Bulog, kemudian masyarakat diberi bantuan pangan, ini seperti operasi pasar. Jadi tidak usah khawatir,” ucap Jokowi.

Berdasarkan amatan Badan Pusat Statistik (BPS), secara musiman produksi beras bulanan selalu terjadi pada periode Agustus hingga Desember, produksi beras dalam negeri pada periode September hingga akhir tahun 2023 cenderung di bawah kebutuhan. 

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kenaikan permintaan yang imbasnya pada kenaikan harga beras di pasaran hingga mendorong inflasi beras Agustus mencapai 7,9%, maka bansos pangan dilakukan.

Baca Juga: Bulog Klaim Selesaikan Kesepakatan Impor Beras 400 Ribu Ton

Sebagai informasi, pada penyaluran bansos di Bogor ini, penerima bantuan tercatat sebanyak 645 KPM di Desa Babakan, Kabupaten Bogor. Sedangkan, total penerima bansos di Kabupaten Bogor ada 374 ribu KPM dan Provinsi Jawa Barat mencapai 4,1 juta KPM.

Lebih lanjut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi  mengungkapkan, peluncuran bansos pangan di Bogor ini menjadi penanda mulai dibagikannya bansos ke seluruh Indonesia. Adapun mekanisme penyaluran bansos yakni setiap KPM memperoleh 10 kg per bulannya pada September hingga November 2023. 

Selain di Bogor, launching penyaluran bansos juga dilakukan di Jakarta tepatnya di Gudang Beras Perum Bulog, Kelapa Gading pada hari yang sama.

“Ini merupakan langkah intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpendapat rendah, sehingga akhirnya akan berdampak pada terjaganya inflasi. Terlebih inflasi beras tercatat sampai Agustus menyentuh 7,9% dan memang hampir semua negara mengalami kenaikan harga pangan, namun Indonesia termasuk yang dalam batas masih bisa dikendalikan," ujar Arief.

Pemerintah juga memprediksi penurunan produksi gabah atau beras dapat berkisar di angka 5% karena terdampak El Nino.

“El Nino di tahun ini menjadi fenomena global yang mempengaruhi produksi pangan. Namun sesuai arahan Bapak Presiden untuk memastikan stok pangan nasional bagi masyarakat dapat senantiasa aman dan cukup, Bapanas dan Bulog akan berkomitmen siapkan stok hingga tahun mendatang, sampai Februari dan April 2024 mendatang, karena Februari ada Pemilu dan April ada Idulfitri,” ucapnya.

Arief mengaku, pihaknya bersama kementerian terkait telah mendorong peningkatan produksi beras di dalam negeri, antara lain Kementerian Pertanian dalam penyiapan benih unggul, Kementerian PUPR dalam penyiapan infrastruktur penunjang. 

Kemudian Bapanas bersama BUMN klaster pangan yang bertugas memastikan food reserve.

Baca Juga: Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Stok Beras 

Tak hanya pemerintah pusat, Arief juga mengimbau agar pemerintah daerah (pemda) bisa berkontribusi dalam menyiapkan cadangan pangan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. 

Dia mengaku, pihaknya akan konsisten membantu daerah yang mengalami defisit stok pangan dengan skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Pada pendistribusian bansos beras ini, Perum Bulog bertugas menjadi distributor dengan PT Pos berperan sebagai salah satu transporter.

Selain bansos beras, menurut Arief, pemerintah saat ini juga berupaya pada pengentasan stunting, sehingga pemerintah juga akan menyalurkan bansos pangan komoditas daging ayam dan telur tahap kedua. Penugasan bansos ini akan diberikan kepada ID FOOD.

Perlu diketahui, bantuan stunting akan diberikan bagi 1,4 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bantuan ini akan digelontorkan di 7 provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara) prioritas pengentasan stunting berupa paket bantuan yang isinya 1 kg daging ayam dan 10 butir telur per 1 KRS dalam tiga kali penyaluran.

Arief menegaskan, dalam pemenuhan stok bansos pangan, seluruhnya juga menjadi upaya membangun ekosistem pangan hulu hilir. Ini artinya, produk peternak mandiri kecil mendapat kepastian diserap oleh BUMN pangan sebagai offtaker.