Bahlil Minta 3 Capres Lanjutkan Agenda Hilirisasi

JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta presiden Indonesia selanjutnya yang menggantikan Joko Widodo untuk melanjutkan agenda hilirisasi.

Bahlil mengibaratkan jika hilirisasi tidak berlanjut tahun depan, hal itu membuat Indonesia makin terbelakang, seperti zaman penjajahan.

"Saya harap 3 capres ini bisa lanjutkan hilirisasi. Kalau tidak dilanjutkan itu sama seperti kembali ke zaman penjajahan. VOC dulu ambil bahan baku kita lalu diekspor," ujarnya dalam Konpers di Jakarta, Jumat (20/10).

Sebab, Bahlil mencurigai ada calon presiden yang tidak ingin melanjutkan agenda hilirisasi. Padahal itu salah satu program yang digencarkan pemerintah saat ini.

Menurutnya, tidak melanjutkan hilirisasi adalah hal yang berbahaya. Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah, karena hanya mengekspor bahan baku. Sementara hingga September 2023, investasi dari hilirisasi sudah mencapai Rp266 triliun.

“Ada orang yang masuk jadi salah satu calon presiden, mungkin, membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi, ini bahaya ini," ungkap Bahlil.

Baca Juga: Realisasi Investasi Hilirisasi Capai Rp266 T Hingga September 2023

Bahlil menerangkan kebijakan mengenai hilirisasi awalnya dirancang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui UU Minerba, yakni UU 4/2019 dan perubahannya dalam UU 3/2020.

Namun hilirisasi belum sempat dieksekusi pada masa itu. Itu sebabnya, sambung Bahlil, pemerintahan selanjutnya di era Presiden Jokowi menerapkan kebijakan hilirisasi.

"Zaman Pak SBY di 2009 itu membuat UU Minerba untuk larang ekspor, tapi belum sempat dieksekusi keburu selesai (masa jabatannya). Jadi Pak Jokowi yang lanjutkan," imbuh Bahlil.

Seperti yang diketahui, rezim pemerintah Jokowi mulai melarang ekspor sejumlah komoditas. Di antaranya, komoditas mineral seperti bijih nikel dan bauksit. Juga, akan melarang ekspor tembaga mentah.

"Makanya presiden itu harus berani, harus punya keteguhan hati dan mengerti teknis. Nanti juga, siapapun yang jadi Menteri Investasi selanjutnya, harus lanjutkan ini (hilirisasi)," tegas Bahlil.

BKPM juga mencatat nilai realisasi investasi hilirisasi pada Q3/2023, yakni sejumlah Rp114,6 triliun. Angka itu porsinya mencapai 30,6% dari total investasi pada Q3/2023 yang senilai Rp374,4 triliun.

Baca Juga: Maluku Utara Masuk Top 5 Lokasi Incaran Investor Asing dan Domestik

Pertama, realisasi investasi hilirisasi di sektor mineral berupa smelter senilai Rp64,7 triliun. Itu terdiri dari smelter nikel Rp41,3 triliun, bauksit Rp3,6 triliun, dan tembaga Rp19,8 triliun.

Kedua, sektor pertanian dengan produk berupa CPO atau oleochemical nilai investasinya Rp13,7 triliun. Ketiga, sektor kehutanan, yakni pulp and paper senilai Rp17,5 triliun.

Keempat, sektor migas dengan produk petrochemical Rp14,9 triliun. Kelima, ekosistem kendaraan listrik berupa baterai kendaraan listrik investasinya senilai Rp3,8 triliun.