Apindo: Sertakan Dampak Ekonomi dalam Susun Kajian Sumber Utama Polusi

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk menyusun kajian sumber utama polusi dengan menyertakan dampak ekonomi dan dampak regulasi, termasuk merancang regulasi untuk menargetkan penurunan polusi.

Sebab, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyebutkan penanganan polusi udara, khususnya di Jakarta membutuhkan solusi jangka panjang, menengah, dan pendek.

Dia menjelaskan, salah satu solusi jangka panjang untuk isu polusi adalah just energy transition, atau transisi energi berkeadilan. Ini akan terkait implementasi transisi pemanfaatan energi fosil ke energi bersih dan terbarukan termasuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan.

"Selain itu, dalam proses transisi energi berkeadilan, perlu perhatian terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut,” ucap Shinta dalam keterangan resmi, Senin (21/8).

Shinta juga menambahkan isu polusi udara berkorelasi erat dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca global, maka just energy transition ini membutuhkan dukungan dari dunia internasional. 

Baca Juga: Pengembangan Transportasi Massal Energi Terbarukan Bantu Cegah Polusi

Dukungan pemerintah dalam skala nasional sebagai implementasi diperlukan pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal. Sebagai contoh terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi. 

Dengan demikian pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday.

Shinta melanjutkan, untuk solusi jangka pendek adalah melalui fokus atas penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik, stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi via kebijakan insentif untuk mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan, juga kebijakan pasar karbon dan pajak karbon. 

Baca Juga: Dukung Penurunan Polusi Udara, DPRD DKI Siap Lakukan WFH

Sementara untuk solusi jangka menengah, Apindo turut mendukung program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Seperti peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport, dan dekarbonisasi rantai pasok.

Apindo juga mendukung pengumpulan data akurat secara real time seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat sebagai solusi krusial demi meningkatkan kesadaran masyarakat perihal peningkatan polusi udara. 

"Target pemerintah untuk mencapai net zero emission pada 2060 yang mengatur mitigasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cara yang wajar dan berkeadilan. Sehingga diperlukan implementasi dekarbonisasi secara makro maupun mikro perlu dilakukan secara end-to-end atas rantai pasokan," tutur Shinta.

Soal Isu WFH
Terkait isu work from home (WFH), Apindo berpendapat agar kebijakan ini tidak semata bersifat temporer dan reaktif. Hal ini disebabkan oleh polusi udara membutuhkan upaya yang lebih sustainable untuk menyelesaikan permasalahan secara holistik dan tidak semua semua sektor usaha dapat menerapkan begitu saja pola kerja WFH, misalnya pekerja pabrik yang harus berada di lokasi usaha untuk kegiatan produksi. 

Shinta juga bilang pihaknya juga berpendapat kajian sumber utama polusi diperlukan dengan dengan sejumlah pertimbangan, yang meliputi besaran polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan atau faktor lain.

"Misalnya pembakaran sampah oleh masyarakat, dampak kegiatan usaha, atau dari sumber lain diantaranya kondisi musim kemarau dengan rendahnya intensitas hujan yang terjadi beberapa bulan terakhir," ujarnya.