Airlangga: Negara Anggota OECD Restui Indonesia Untuk Gabung

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengonfirmasi telah mendapat restu atau persetujuan dari negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk bisa bergabung. Persetujuan ini mengemuka kala Indonesia menghadiri kegiatan G20 di India belum lama ini. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, dalam pertemuan pertama, dari 38 negara anggota OECD tidak ada yang menunjukkan keberatan manakala Indonesia mengajukan diri menjadi anggota baru. 

Bahkan, sejumlah negara sangat mendukung keanggotaan Indonesia di OECD dalam pertemuan G20

“Beberapa negara sudah memberikan dukungan tertulis, antara lain Korea, Jepang, Australia, Kanada, Selandia Baru, Turki, Kanselir Jerman maupun Presiden Perancis yang mendukung keanggotaan Indonesia di OECD,” sebutnya dalam agenda Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045, Jakarta, Kamis (14/9).

Pemerintah mengidentifikasi, sejumlah anggota OECD seperti Chili, Estonia, Slovenia, Kolombia dan Kosta Rika memiliki size economy terhitung kecil dibanding Indonesia. Kendati begitu, pendapatan perkapita negara-negara ini sudah mencapai di atas US$10.000.

Baca Juga: Siap Jadi Anggota Anyar, Indonesia Notifikasi 38 Anggota OECD

Adapun, Airlangga optimistis Indonesia bisa mengejar ketertinggalan tersebut tak lama lagi dengan modal yang baik. Pasca covid-19, saat ini pendapatan per kapita Indonesia sudah menjadi US$4.750 dan ditargetkan bisa mencapai US$5.500 sebagaiamana sasaran Kementerian PPN/Bappenas.

“Kita berada dalam trek untuk masuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, apalagi ada bonus demografi 10 tahun (ke depan) dan capaian pasca covid-19 Indonesia menjadi salah satu yang menonjol di berbagai negara,” katanya. 

Oleh karena itu, pemerintah konfidens bahwa Indonesia bisa diterima menjadi anggota OECD. Airlangga menjelaskan, masuknya Indonesia akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, utamanya lewat investasi yang masuk sehingga bisa bersaing di global

Meski sedemikian optimistis, pemerintah menyadari mencapai target tinggi untuk bisa matching dengan standar OECD tak akan mudah. Salah satunya dari sisi biaya atau ongkos logistik di Tanah Air yang masih belum kompetitif sehingga menjadi kelemahan untuk bisa mengejar target perekonomian yang ada.

Dia menyampaikan, Indeks Kinerja Logistik (LPI) Indonesia di 2023 sebesar 3,0 poin dan menduduki peringkat ke-61 dunia masih belum baik. Bahkan, capaian ini masih kalah jauh dibandingkan Vietnam dan Filipina yang mendapat skor 3,3 poin (peringkat 43); Thailand 3,5 poin (peringkat 34); Malaysia 3,6 poin (peringkat 26); serta Singapura 4,3 poin (peringkat 1).

Baca Juga: Indef: Kebijakan OECD Akan Beri Manfaat Bagi Indonesia

Untuk itu, pihaknya akan bekerja sama langsung dengan Bappenas untuk menyesuaikan harmonisasi sebanyak 200 regulasi maupun kebijakan. Yang sebetulnya sudah Indonesia lewat RCEP, pembahasan Indo-Pacific Economic Forum, hingga  CEPA dengan Uni Eropa. 

“Sebetulnya berbagai komponennya sudah ada di sana semua. Dengan demikian ini akan lebih mempunyai data kita untuk lolos dari middle income trap, karena pembandingnya jelas, roadmap-nya jelas, dan itu sudah dilakukan oleh Korea dan Jepang,” ucapnya.

Dirinya kembali mengingatkan, masuknya Indonesia ke OECD akan menjadi sejarah baru. “Indonesia diharapkan menjadi negara Asia ketiga dan negara ASEAN pertama yang masuk dalam OECD,” sebutnya.