Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

13 Oktober 2021|19:31 WIB

Wapres Berharap Kemiskinan Ekstrem Tersisa 8% Pada 2024

Pemerintah mengembangkan program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat

Oleh: Nofanolo Zagoto

ImageWakil Presiden RI Ma'ruf Amin. ANTARA/HO-Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tersisa hanya 8% pada tahun 2024. Harapannya, target 0% dapat tercapai pada akhir tahun tersebut.

"Hingga yang kami prioritaskan adalah supaya penanggulangan kemiskinan ekstremnya diharapkan di (akhir) 2024 itu sudah 0%," kata Wapres usai memimpin rapat koordinasi tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, seperti dilansir Antara, Rabu (13/10).

Pemerintah, dalam upayanya menyelesaikan 10,86 juta angka kemiskinan ekstrem nasional hingga 0%, mengatur strategi dengan memasang target penyelesaian pada 2021 sebesar 20%, pada 2022 dan 2023 masing-masing sedikitnya 35%, dan sisanya pada 2024.

Pada akhir 2021, Pemerintah menargetkan kemiskinan 0% sebesar 20% atau sekitar 2.096.771 masyarakat miskin ekstrem yang tersebar 35 kabupaten di tujuh provinsi, yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

"Nah, untuk 2021 ini, kami memprioritaskan sekitar dua juta, artinya 20% dari jumlah kemiskinan ekstrem 10,868 juta. Itu kami bagi penyelesaiannya pada 2021 sampai 2024," jelasnya.

Sementara itu, pemerintah mengembangkan program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat untuk menyelesaikan angka kemiskinan ekstrem tersebut.

Khusus untuk target penyelesaian hingga akhir 2021, pemerintah memberikan dana bantuan tambahan berupa Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 35 kabupaten.

"Selain program yang sudah berjalan sesuai program yang sudah ditetapkan, ada percepatan untuk penanggulangan (kemiskinan ekstrem) di tiga bulan terakhir ini, yaitu perlindungan sosial atau bansos (bantuan sosial)," tukasnya.

Untuk mempersiapkan penyelesaian kemiskinan ekstrem pada 2022, Wapres meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan program-program terkait.

"Sambil juga mempersiapkan program pada 2022, kami (pemerintah pusat) menerima masukan dan usulan dari daerah untuk menjadi bahan kami menyusun kerangka penyelesaian kemiskinan ekstrem," ujar Wapres.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA