Wapres Amati Masih Banyak Ormas Islam Ingin Tampil Sendiri

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut masih banyak organisasi masyarakat (ormas) Islam yang masih ingin tampil sendiri, serta tidak membangun ukhuwah (persaudaraan) antar-umat.

"Masih banyak ormas, bahkan individual, masih ada sifat ananiah, ananiah ini ego ingin tampil sendiri, bukan menjadi satu kesatuan, sehingga tidak terjadi koordinasi," kata Wapres Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (14/9).

Wapres menyampaikan hal tersebut dalam acara pembukaan Muktamar Al Ittihadiyah XX yang dilakukan secara hibrid dengan sebagian peserta muktamar hadir di Istana Wakil Presiden dan sebagian berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.

Ananiah yang dimaksud adalah sikap seseorang yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain di sekitarnya. 

"Kalau istilah Majelis Ulama itu tidak ada gerakan yang terorganisasi. Ukhuwah Islamiyah itu penting apa sebabnya? Agar yang petunjuk dan tidak petunjuk itu sudah jelas, jadi tidak lagi ada kesaruan sehingga tidak perlu ada perbedaan, kalau pun ada perbedaan itu dikhilafiyah, sudah ada rumusnya, yaitu mazhab ente mezhab ente, mazhab saya ya mazhab saya, jadi masing-masing," jelasnya.

Bahkan menurut dia, saat ini perbedaan itu dikembangkan menjadi perbedaan antarpartai.

Menurut Wapres, ormas Islam saat ini memiliki penyakit terkait ananiah (egoisme) sehingga tidak ada keutuhan.

"Dan kita juga sebagai bangsa membangun ukhuwah wathaniyah (persaudaraan antarsesama bangsa), kenapa? Karena kita menjadi negara sudah menjadi negara kesepakatan dengan semua golongan untuk hidup bareng di sini dengan semua golongan. Maka itu saya sebut adalah kesepakatan nasional, maka saya menamakan negara 'darul mitsaq' itu negara kesepakatan," ungkapnya.

Wapres pun meminta agar masyarakat Indonesia menjadi Muslim yang tetap memegang kesepakatan nasional. Menurutnya, Islam di Indonesia adalah Islam yang kaffah maal mitsaq (penerapan Islam yang menyeluruh dengan kesepakatan kebangsaan yang beragam) sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.