Walhi: Malaysia Juga Bertanggung Jawab Atas Karhutla Di Indonesia

JAKARTA- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut, pemerintah Malaysia juga harus bertanggung jawab terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kini melanda Indonesia. 

Dari ratusan perusahaan yang mengalami kebakaran di wilayah konsesi, LSM ini menyebut beberapa diantaranya adalah perusahaan Malaysia.

Bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Malaysia adalah memberikan sanksi atau menarik proses hukuman ke Malaysia di mana perusahaan itu berada.

"Pemerintah Malaysia harusnya bertanggungjawab bukan malah kemudian menyurati Pemerintah Indonesia," ujar Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian  di Jakarta, Jumat (6/10).

Dia menyatakan, ada catatan Walhi yang mendata, ada tiga perusahaan Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar) yang konsesinya terbakar. Kejadian kebakaran itu terjadi berulang kali bukan hanya tahun 2023 saja, tetapi juga tahun 2015 dan 2019. Dan, Malaysia tak bisa lepas tangan terhadap hal itu. 

"Karena Malaysia juga menerima manfaat paling besar dari praktik bisnis kelapa sawit di Indonesia," ujar Uli.

Sebelumnya, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Malaysia melaporkan telah mengirimkan surat kepada Indonesia terkait polusi asap lintas batas.

Tanggap Darurat
Dikutip dari Antara, Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia Nik Nazmi mengatakan, pihaknya masih belum menerima tanggapan apapun setelah mengirimkan surat tersebut dan berharap Indonesia bisa memberikan tanggapan segera.

Pemerintah Indonesia melaporkan masih terus berupaya memadamkan api yang membakar hutan dan lahan gambut di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan sebagian Jawa. Berbagai operasi dilakukan untuk memadamkan api. Termasuk di antaranya dengan pemadaman darat, pengeboman air menggunakan helikopter, hingga teknologi modifikasi cuaca untuk menciptakan hujan buatan.

Pada kesempatan berbeda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, akan menambah heli waterbombing guna menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di dua provinsi pada musim kemarau ini; Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel)..

"BNPB sudah mendorong penambahan unit heli water bombing menjadi 5 unit, dari sebelumnya 2 unit. Sehingga total armada satgas udara di Kalsel adalah 2 unit heli patroli dan 5 unit water bombing dan untuk Kalteng 2 unit patroli dan 4 unit water bombing," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Terhadap karhutla ini. Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan wilayah setempat dalam status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga menetapkan status siaga darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 30 Oktober 2023.

Pada status siaga darurat kabut asap ini, Pemkot Banjarmasin juga sudah menetapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMP dari 4-7 Oktober 2023.