Upaya Pelindungan Pekerja Migran Perlu Dikuatkan Di Desa

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, penguatan Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) perlu dilakukan untuk mengatasi human trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Satgas PPMI merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Saat ini, satgas PPMI sudah ada di 25 titik embarkasi/debarkasi dan daerah asal PMI.

"Kita akan terus bekerja melalui Satgas yang kita bangun, atau dengan memperkuat terutama peran-peran di desa karena sumber rekrutmennya itu di desa," ujar Ida selepas membuka acara Kongres ke-VII Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Senin (4/11).

Ia juga menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan kerja-kerja kolaboratif. Sebab, penanganan perdagangan orang membutuhkan upaya lintas kementerian/lembaga dan lintas pemerintahan.

Di tingkat pusat, keanggotaan satgas PPMI diisi oleh Kemnaker, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Kepolisian RI.

Sementara di tingkat daerah, keanggotaan satgas PPMI terdiri dari perwakilan dinas ketenagakerjaan, kependudukan, imigrasi, sosial, perhubungan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak (PPPA), dan unit pelaksana teknis (UPT) BP2MI.

Selain itu, ia berpesan, seluruh pihak terkait harus memastikan calon PMI memiliki kompetensi yang diperlukan sebelum berangkat ke luar negeri. Kemampuan mereka juga perlu dijamin dengan sertifikasi. Ini dapat dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Saat ini, Kemnaker disebutnya tengah mendekatkan pelayanan ke masyarakat dengan membangun BLK Komunitas. BLK Komunitas didirikan di lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga keagamaan non pemerintah untuk memberi pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar.

Sejak 2020, pembangunan BLK Komunitas turut melibatkan serikat buruh. Ida pun mengajak SBMI untuk turut membangun BLK Komunitas.

"Tadi sudah disampaikan ke Ketua Umum (SBMI), kita akan bangun BLK Komunitas yang berbasis kantong-kantong pekerja migran Indonesia," tutupnya.