Selamat

Jumat, 24 September 2021

14 September 2021|18:23 WIB

Tensi Antikritik Pemerintah Meninggi

Harusnya melindungi demokrasi, kini tangkapi yang kritisi

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageWarga melintas di depan sebuah mural di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menentang keras sejumlah langkah pemerintah membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menilai, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Sebagai negara demokrasi, pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, serta kebebasan berekspresi. 

Perlindungan kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum, mendukung pengawasan, kritik, dan saran atas penyelenggaraan pemerintahan. 

Menurut Kontras, pemerintahan sekarang kerap membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. "Hal ini justru menunjukkan negara tak lagi setia pada demokrasi, melainkan menunjukkan otoritarianisme," papar Fatia dalam siaran persnya, Selasa (14/9).

Berdasarkan pemantauan KontraS, kebebasan berekspresi di berbagai ruang yang tersedia, baik luring maupun daring, cepat ditanggapi aparat negara. 

KontraS memantau sejumlah upaya pembungkaman sejak Januari 2021. Tercatat, 26 kasus pembatasan kebebasan berekspresi tanpa parameter terukur. Mulai dari penghapusan mural, perburuan pelaku dokumentasi, persekusi pembuat konten, penangkapan terkait UU ITE, penangkapan kritik kebijakan PPKM, hingga penangkapan pada beberapa orang yang membentangkan poster guna menyampaikan aspirasinya di depan presiden.

Sepanjang Juli–Agustus 2021, KontraS mencatat 13 kasus persekusi kepada muralist. Terbagi menjadi, 11 tindakan penghapusan mural yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Sisanya, tindakan perburuan pelaku dokumentasi mural dan didatangi aparat kepolisian, serta persekusi pembuat konten mural di Tangerang. 

Sepanjang Januari–Juli 2021, KontraS mencatat 13 kasus penangkapan sewenang-wenang. Ada delapan kasus penangkapan UU ITE yang tersebar di beberapa daerah.  

Dari delapan kasus itu, dua penangkapan karena kritik kinerja institusi. Satu kasus karena kritik institusi, dua isu mengenai Papua, dan tiga isu mengenai kinerja pejabat. 

Selanjutnya, dua penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap PPKM, dan tiga penangkapan terkait kritik kinerja kepada pejabat.

Lalu, penangkapan 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Poster berisi kritik mereka unjukkan pada Presiden Jokowi saat menghadiri Forum Rektor se-Indonesia di Auditorium Fakultas Kedokteran UNS.

KontraS menilai tindakan itu merupakan salah satu upaya pemerintahan membatasi ruang kebebasan berekspersi dan berpendapat di muka umum.

Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi masih alergi akan kritik. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan Presiden membolehkan kritik, tetapi tidak menjamin ruang dan bentuk ekspresi kritik warga negara.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA