Selamat

Sabtu, 19 Juni 2021

POLITIK

10 Juni 2021|13:50 WIB

Sembako Bakal Kena PPN, PKS: Tambah Beban Rakyat

Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana ini

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImagePedagang tertidur saat menunggu pembeli di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jabar, Rabu (9/6/2021). ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah membatalkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembilan bahan kebutuhan pokok atau sembako. Menurutnya, pemerintah harus peka terhadap kondisi masyarakat selama pandemi covid-19 ini.

"Rencana pengenaan PPN untuk barang kebutuhan pokok tersebut harus dibatalkan. Berhentilah menguji kesabaran rakyat dengan membuat kebijakan yang tidak masuk akal," kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis, (10/6).

Netty menilai, kebijakan tersebut tidak masuk akal karena dapat menambah beban rakyat yang sedang sulit di tengah pandemi covid-19. Terlebih, saat ini banyak masyarakat yang hidup susah karena penghasilan menurun atau kehilangan pekerjaan serta daya beli masyarakat juga merosot.

"Kebijakan ini tentunya makin membebani masyarakat yang sedang terengah-engah karena dampak pandemi. Ini kebijakan yang tidak pro rakyat," cetus Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini.

Netty mendorong agar pemerintah mengkaji ulang rencana ini. Menurut dia, pemerintah perlu mencari sumber lain untuk pendapatan negara, jangan mencari cara mudah dengan mengambil PPN dari sembako.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah lebih kreatif mencari sumber pendapatan negara lainnya dan serius melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta memastikan tidak terjadi korupsi serta kebocoran anggaran. Dibandingkan menarik PPN dari rakyat. 

Netty mengingatkan, peran pemerintah sejatinya menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat, bukan justru menambah beban rakyat.

"Apakah pemerintah sudah tidak tahu lagi cara mencari sumber pendapatan negara kecuali dengan menarik pajak dari rakyat? Sembako pun dipajaki dan dinaikkan nilai pajaknya," ucap Netty.

Ia khawatir, ke depannya kebijakan ini akan menambah jumlah keluarga miskin dan berdampak pada standar kesehatan. Misalnya, banyak keluarga akan kesulitan memenuhi standar gizi untuk anak-anak, bahkan dapat mengancam naiknya angka stunting dan gizi buruk. 

"Saat ini saja angka stunting dan gizi buruk kita masih tinggi, bahkan stunting kita nomor empat tertinggi di dunia. Jadi menurut saya akan menimbulkan dampak dari semua sisi. Lebih baik dibatalkan," tutur Netty.

Pemerintah diketahui berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok. Rencana itu tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Barang kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA