Sekolah Rakyat Dan SMA Unggul Garuda Mestinya Dikelola Kemendikdasmen

JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) berharap pemerintah memperbaiki tata kelola pendidikan, khususnya terkait pengelolaan sekolah. Caranya, satuan pendidikan seperti SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat sebaiknya dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menjelaskan, hal itu untuk memastikan terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional. Hal ini sebagaimana amanat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 3.

"Tidak seperti sekarang, terjadi tumpang tindih antarkementerian pendidikan, Kementerian Sosial (Kemensos), pemda, dari aspek program, implementasi, termasuk rekrutmen siswa dan gurunya," ujar Iman melalui keterangan tertulis, Senin (18/8).

Dia menjelaskan, fenomena para murid dan guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri merupakan pertanda tumpang tindih tata kelola sekolah. Hal itu terjadi karena Kemensos tidak punya reputasi mengelola sekolah, terlebih sekolah berasrama. Masalah ini pun seharusnya bisa dideteksi sejak awal.

Iman juga melihat tumpang tindih terjadi dalam aspek anggaran. Pasalnya, dalam RAPBN 2026 pemerintah mengalokasikan Rp24,9 triliun untuk pembangunan 200 Sekolah Rakyat dan Rp9 triliun untuk sembilan SMA Unggul Garuda. Sementara itu, anggaran untuk revitalisasi 12.560 sekolah dan madrasah hanya sebesar Rp22,5 triliun. 

"Kami melihat alokasi ini tumpang tindih dan tidak tepat sasaran, revitalisasi 12 ribu sekolah dan madrasah anggarannya lebih kecil daripada 200 Sekolah Rakyat," tambah Iman.

Tak hanya itu, dia menyampaikan ada diskriminasi antara murid Sekolah Rakyat dengan sekolah umum. Pasalnya, setiap murid Sekolah Rakyat mendapatkan bantuan laptop. Namun, murid sekolah umum yang berasal dari keluarga miskin tidak mendapatkan fasilitas tersebut.

Iman pun berharap, pemerintah pusat tidak hanya berpihak pada murid Sekolah Rakyat dan SMA Unggul Garuda. Sebab, murid di sekolah negeri dan swasta lainnya juga merupakan anak Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan.