Satpol PP Garut Dukung Gibran, Moeldoko Sebut Tidak Langgar Etik

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku prihatin terkait adanya sejumlah orang yang diduga anggota Satpol PP Garut yang menyatakan dukungannya kepada Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.

"Ya memang saya sendiri secara pribadi cukup prihatin dengan kondisi Satpol PP karena pernah menyampaikan kepada saya di suatu tempat saat saya ngasih ceramah. Mereka menghadap ke saya, Satpol PP itu menyampaikan 'pak status kami itu seperti apa? Kami ini belum terakomodasi di pendekatan ASN enggak, P3K juga enggak. Posisi kami belum jelas, " kata Moeldoko Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1).

Moeldoko menuturkan, bukan tidak mungkin Satpol PP juga menyampaikan keluh kesahnya kepada pasangan calon lain.

"Bisa saja mereka menyampaikan pada salah satu calon presiden. Mungkin bukan hanya ke mas Gibran, bisa saja ke calon yang lain karena itu bagian dari aspirasi mereka yang ingin mendapatkan perlakuan yang adil. Sebenarnya itu poinnya, " tuturnya.

Moeldoko pun menilai apa yang dilakukan Satpol PP tersebut tidak melanggar kode etik. Sebab, keberadaannya masih belum jelas.

"Kalau menurut saya enggak. Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapapun. Mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ ya disampaikan. Buktinya waktu saya di Semarang juga pernah menyampaikan kira-kira 2 tahun yang lalu, persis kondisinya seperti itu makanya saya tahu," jelasnya.

Saat ditanya apakah tidak takut citra pemerintahan tergerus akibat hal itu, Moeldoko menanggapi santai. Menurutnya, semua biasa saja asal bisa menjelaskannya.

"Yang penting ada sebuah kejelasan. Untuk itu pada siang ini teman-teman tanya saya jelaskan, biar jelas semuanya nggak ada ini-itu. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik, tidak ada pandangan yang selalu miring. Posisi kami adalah posisi yang betul-betul ingin menyeimbangkan agar pemerintahan tetap masih berjalan efektif, " tutupnya.