Rusdi Masse Gantikan Sahroni Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rusdi Masse Mappasessu ditetapkan menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR oleh Pimpinan DPR menggantikan Ahmad Sahroni yang dipindah ke Komisi I DPR dan kemudian dinonaktifkan oleh partainya.

Penetapan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai Pimpinan DPR yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan. Menurut Dasco, pergantian itu dilakukan berdasarkan surat dari Fraksi Partai NasDem.

"Maka pimpinan Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem mengalami perubahan dari yang semula saudara Ahmad Sahroni A-381, digantikan Rusdi Masse Mappasessu A-424," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/9) dikutip dari Antara.

Baca juga: MKD Surati Sekjen DPR Stop Gaji Anggota Nonaktif  

Dia mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan Pasal 58 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, yang menyebutkan bahwa Pimpinan Komisi III DPR merupakan satu paket berdasarkan usulan fraksi yang berlaku selama lima tahun.

Pengganti Ahmad Sahroni, yakni Rusdi Masse Mappasessu (52) merupakan Anggota DPR dari partai yang sama yakni Fraksi Partai NasDem. 

Dia pun menetapkan Rusdi sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh Anggota Komisi III DPR.

"Apakah saudara Rusdi dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, setuju?" kata Dasco yang dijawab setuju.

Dengan begitu, dia menjelaskan susunan Pimpinan Komisi III DPR terbaru yaitu Habiburokhman (Gerindra) sebagai ketua komisi, Dede Indra (PDIP), Sari Yuliati (Golkar), Rusdi Masse (NasDem), dan Rano Alfath (PKB), sebagai wakil ketua komisi.

Adapun sebelumnya Ahmad Sahroni dicopot dari Pimpinan Komisi III DPR oleh Partai NasDem dan dipindahkan ke Komisi I DPR sebagai anggota biasa. Pencopotan itu dilakukan oleh partai untuk merespons sorotan dari publik.

Setelah dipindahkan, Sahroni pun dinonaktifkan oleh Partai NasDem sebagai anggota DPR. Partai NasDem juga meminta kepada DPR untuk menyetop gaji, tunjangan, dan segala fasilitas yang masih diterima oleh Sahroni.