Risma Ungkap Penyebab Tidak Meratanya Penyaluran Bansos

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, mengakui pemberian bantuan sosial (bansos) belum merata karena masalah data penerima bantuan. Pihaknya selama ini menerima banyak aduan dari masyarakat yang belum menerima bansos.

Risma menerangkan, berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2009 tentang fakir miskin, data penerima bantuan sosial dari pemerintah sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerah. 

Maka dari itu, pemerintah daerah lah yang memberikan usulan siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima bantuan sosial milik pemerintah. 

“Kami tidak melakukan verivali kembali, jadi kami hanya cek dan mencocokan data kependudukan, yang ada, kalau cocok maka kita berikan bantuan,” ungkap Risma dalam konferensi pers bersama dengan Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan, Senin (26/7).

Makanya, Risma telah meminta kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki lagi datanya dan memverifikasi kembali data yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan. Selain itu, Risma juga telah meminta jajarannya untuk memperbaiki kualitas data, agar data yang diberikan akuntabel dan tepat sasaran.

“Kami juga menyinkronkan seluruh data dari Kemensos kemudian kami memadankan dengan data kependudukan sebelumnya kita juga sudah sempat menghapus 21 juta data karena ada data ganda dan sebagainya,” jelas Risma. 

Risma juga meminta jajarannya untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat. Bantuan tersebut kini disalurkan dalam bentuk transfer uang ke bank, kemudian warga dapat mengambilnya ke bank. 

Khusus untuk beras akan dilakukan oleh Bulog yang langsung mengirim beras ke penerima manfaat. 

Risma juga mulai menyiapkan software yang melibatkan Bank Indonesia, fintech, dan ecommerce untuk mempermudah penyaluran bantuan ke masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa berbelanja dan membeli sembako di mana saja, bukan hanya di e-warung. 

“Fitur ini nantinya juga akan disesuaikan di daerah lainnya untuk bisa diakomodasi walaupun hpnya masih jadul dan akan membatasi pembelian rokok dan minuman keras,” jelas Risma. 

Dalam kesempatan ini Risma juga menjelaskan jika saat ini ada lebih dari 33 juta kepala keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 10 juta kepala keluarga yang menerima 300 ribu selama 4 bulan. 

Sementara, untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako yang disalurkan melalui e-warung ada sebanyak 10 juta kepala keluarga penerima manfaat.