Selamat

Jumat, 24 September 2021

15 September 2021|12:29 WIB

Revisi UU KSDAE Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Kini, draf revisi ada di panitia kerja Komisi IV

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageSeekor Owa Siamang (Symphalangus syndactiylus) saat dilepasliarkan. ANTARA FOTO/Khalis

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan mengungkapkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) ditargetkan rampung pada tahun ini. Ia menyebutkan, pembahasannya sudah berada di tingkat Panitia Kerja (Panja).

"Sedang proses Panja, ditargetkan tahun ini beres. Selama respons pemerintah cepat nanti mungkin saja tercapai target tahun ini selesai," ujar Daniel kepada Validnews, Rabu (15/9).

Politisi PKB ini mengungkapkan, sejauh ini juga dalam pembahasan di Komisi IV, revisi UU KSDAE tidak mengalami masalah yang berarti. Mayoritas fraksi di Komisi IV juga menyampaikan pandangan positif pada revisi aturan yang telah berusia 31 tahun tersebut.

Ia berharap dengan adanya revisi UU KSDAE ini bisa lebih melindungi flora dan fauna di Tanah Air. Terlebih, melindungi hewan langka seperti komodo yang telah resmi masuk ke daftar satwa terancam punah versi Lembaga Persatuan Konservasi Internasional (IUCN).

"Utamanya untuk melindungi sumber daya alam Indonesia ya, karena UU eksisting sudah lama dan dinilai tidak efektif lagi. Sejauh ini lancar saja. Mayoritas fraksi juga mendukung adanya revisi," jelas dia.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPR, Sudin membenarkan bahwa adanya revisi UU KSDAE ini untuk melindungi sumber daya alam Indonesia karena banyaknya perubahan pada undang-undang berkaitan.

Sudin mengatakan, perubahan lingkungan strategis nasional maupun beberapa kebijakan internasional terkait pengelolaan sumber daya alam hayati dan konservasi yang sudah diratifikasi juga belum diatur dalam UU eksisting.

"Kami masih terus berdiskusi dengan Dirjen KKP dan Dirjen KLHK untuk meminta masukan revisi UU Nomor 5 tahun 1990," ungkap Sudin.

Sudin berharap, revisi UU KSDAE yang telah masuk ke daftar Prolegnas Prioritas 2021 ini bisa segera diselesaikan agar menumbuhkan dan menjalankan perekonomian masyarakat. Karena, ekosistem yang berada di Indonesia memiliki nilai tinggi jika diatur dengan baik.

“Misalnya itu ikan arwana. Budidayanya bagus, ekspornya bagus, harganya juga bagus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutur Sudin.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA