Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

08 Juni 2021|13:48 WIB

PTM Terbatas Secara Masif Ada Kendala

Laju vaksin di daerah berbeda jadi sebab. Pemetaan kesehatan siswa mesti detail

Penulis: Wandha Nur Hidayat,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageSimulasi pembelajaran tatap muka (PTM). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

JAKARTA – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza menduga pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mulai Juli 2021 di banyak sekolah sulit direalisasikan. Sebab, kemampuan setiap daerah berbeda-beda untuk vaksinasi covid-19 pada guru.

"Secara keseluruhan, PTM terbatas mulai Tahun Ajaran 2021/2022 sulit direalisasikan secara masif mengingat adanya perbedaan kapasitas tiap daerah dalam mengelola proses vaksinasi guru dan tenaga kependidikan," kata dia, Selasa (8/6).

Vaksinasi pada guru dan tenaga kependidikan merupakan syarat utama untuk mulai PTM terbatas. Akan tetapi, distribusi vaksin covid-19 belum merata karena prioritas pemerintah pada daerah dengan jumlah kasus tinggi.

Hal itu berpotensi memberi dampak pada proses vaksinasi guru dan tenaga kependidikan di berbagai daerah. Berdampak pada proses vaksinasi tiap daerah berbeda-beda dan memengaruhi kesiapan memulai PTM terbatas.

“Pemerintah juga perlu memperhitungkan kemungkinan guru yang tidak terdata dalam skema vaksinasi karena data belum diperbaharui secara berkala," ungkap Nadia.

Dia berharap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) koordinasi dengan pemerintah daerah mengetahui perkembangan proses vaksinasi. Serta membantu memberi asistensi bagi dinas pendidikan jika dibutuhkan.

Nadia juga sampaikan, vaksinasi tak menjadi patokan untuk menilai kesiapan sekolah memulai PTM terbatas. Sebab, potensi penularan covid-19 tetap ada, meskipun semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah sudah divaksin.

"Wacana penyelenggaraan kembali PTM mengemuka karena proses vaksinasi guru sudah dimulai. Namun, tidak hanya memprioritaskan vaksinasi, pemerintah perlu memperhatikan bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan protokol kesehatan yang baik dan benar," jelas dia.

Kemendikbudristek bersama dinas pendidikan harus memastikan sekolah yang mulai PTM terbatas memiliki fasilitas dan sarana sanitasi yang baik dan lengkap. Juga memberi bimbingan kepada sekolah tentang pembelajaran campuran (blended learning).

"Kemungkinan besar PTM terbatas masih akan bergantung pada keputusan dari pemerintah daerah sama seperti sebelumnya," imbuh dia.

Nadia menuturkan PTM terbatas juga sebaiknya memperhatikan riwayat kesehatan warga sekolah, termasuk siswa. Siswa memiliki riwayat penyakit bawaan (komorbid), disarankan tidak wajib mengikuti PTM terbatas. Termasuk siswa dengan orang tua atau anggota keluarga yang memiliki penyakit bawaan.

Studi RS Cipto Mangunkusumo, yang telah dipublikasi di berbagai jurnal pada April 2021, sebanyak 40% anak-anak yang terinfeksi covid-19 memiliki tingkat fatalitas tinggi. Mereka adalah anak-anak yang memiliki penyakit bawaan.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA