Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

14 Oktober 2021|14:09 WIB

Produsen Mesti Tarik Sampah Elektronik

Kewajiban berdasarkan undang-undang

Penulis: Seruni Rara Jingga,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImagePetugas DLH DKI Jakarta membawa sampah elektronik milik warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta.

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong produsen industri elektronik melakukan penarikan kembali sampah elektronik (e-waste). Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu langkah menangani masalah timbulan sampah elektronik di Indonesia.

"Para produsen, distributor elektronik perlu mengembangkan sistem take back (penarikan kembali). Jadi bagaimana caranya produsen menarik handphone bekas atau produk elektronik mereka lainnya," urai Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (Dirjen PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam webinar bertajuk National E-waste Day, Kamis (14/10).

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, produsen merupakan salah satu entitas yang bertanggung jawab menangani limbah elektronik.

"Produsen memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah elektronik sesuai yang diamanatkan oleh PP 27 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008," kata Novrizal.

Novrizal mengatakan, produsen harus membuat roadmap pengelolaan sampah elektronik. Di antaranya, produsen harus melakukan pembatasan timbulan sampah elektronik. Pembatasan ini bisa dilakukan dengan menyusun rencana program pembatasan timbulan sampah elektronik dan lainnya.

Hal berikutnya, sambung Novrizal, produsen harus melakukan upaya penarikan kembali (take back). Upaya penarikan kembali ini dilakukan melalui fasilitas penampungan yang disediakan secara mandiri atau bekerja sama dengan produsen lain.

"Misalnya konsumen membawa handphone bekas di tempat dan disiapkan fasilitasnya oleh teman-teman produsen. Kemudian konsumen itu bisa mendapat semacam voucher," papar Novrizal.

Setelah sampah elektronik terkumpul, produsen perlu melakukan pengelolaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

"Itu yang menjadi amanat dari tugas tanggungjawab produsen," jelas dia.

Berdasarkan laporan tahunan Global E-waste Monitor 2020, menyebutkan bahwa jumlah sampah elektronik pada tahun 2019 mencapai 53 juta ton. Dari total sampah elektronik tersebut, hanya 17,4% yang dikumpulkan dan didaur ulang dengan benar.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa jumlah sampah elektronik diprediksi dapat mencapai 74 juta ton pada tahun 2030 dan akan melonjak lagi hingga 120 juta ton pada tahun 2050.

Sementara itu, KLHK mencatat jumlah timbulan sampah elektronik di Indonesia mencapai dua juta ton pada tahun 2021. Adapun Pulau Jawa berkontribusi sebanyak 56% dari generasi limbah elektronik pada 2021.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA