Selamat

Rabu, 1 Februari 2023

NASIONAL

01 Desember 2022

13:24 WIB

Presiden Instruksikan Kepala Daerah Amati Inflasi Per Jam

Amati inflasi per jam karena ada tantangan kenaikan inflasi pada 2023.

Editor: Leo Wisnu Susapto

Presiden Instruksikan Kepala Daerah Amati Inflasi Per Jam
Ilustri warga belanja kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gubernur, bupati, wali kota memperhatikan pergerakan inflasi dari jam ke jam. 

“Saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12) seperti dikutip dari Antara.  

Jokowi sampaikan, ancaman kenaikan inflasi menjadi salah satu tantangan perekonomian domestik maupun global pada tahun depan. 

Karena itu, para kepala daerah diminta turut berupaya keras mengendalikan pasokan dan stok barang dan jasa di daerah masing-masing. 

“Ini momok semua negara. Inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” kata dia.

Selain kepada kepala daerah, Jokowi juga turut meminta kepada kementerian dan lembaga non-kementerian (K/L) untuk mempercepat realisasi belanja khususnya belanja modal dan sosial di APBN dan APBN 2023.

“Saya minta percepat realisasi belanja,” kata Jokowi.

Kepala Negara meminta seluruh K/L dan pemda untuk memiliki kepekaan terhadap krisis dan selalu waspada dengan ketidakpastian global.

Para pejabat pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus memahami bahwa saat ini dunia sedang berada dalam kondisi yang tak baik-baik sama.

“Semuanya harus betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung semuanya. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,” kata dia.

Selanjutnya, kata Jokowi, APBN 2023 juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan.

Karena itu, pemerintah pusat memfokuskan enam kebijakan pada APBN 2023. Fokus pertama adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Fokus kedua, ujar Jokowi, adalah akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. “Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ungkap presiden.

Selanjutnya, fokus ketiga adalah pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

“Keempat pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” kata dia.

Terakhir, fokus keenam adalah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

APBN 2023 yang telah disepakati pemerintah dan DPR mencakup belanja negara sebesar Rp3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB).


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER