Prabowo Tak Akan Lindungi Kader Gerindra Terlibat Tambang Ilegal

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, berjanji tidak akan melindungi kader partainya jika mereka terlibat praktik-praktik tambang ilegal.

Dalam acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8), Prabowo menginstruksikan jika ada kader-kader partainya yang terlibat segera menyerahkan dirinya ke aparat penegak hukum dan menjadi saksi pelaku (justice collaborator).

"Saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra. Cepat-cepat kalau anda terlibat, anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi," kata Presiden seperti dilansir Antara, di hadapan para wakil rakyat, termasuk mereka yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra.

Bagi Presiden, tambang ilegal merupakan kejahatan serius yang merugikan negara. "Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.603 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan tidak akan tebang pilih. Pelaku tambang ilegal termasuk mereka yang melindungi pelaku, sekalipun itu para jenderal ataupun mantan jenderal, seluruhnya akan ditindak keras.

"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan! Kami akan bertindak atas nama rakyat," kata Presiden Prabowo.

"Saya sudah lama menjadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior, mantan tentara. Jadi, junior-junior itu jangan macam-macam ya," sambung Prabowo.

Baca juga: Prabowo Tak Gentar Lawan Jenderal Beking Tambang Ilegal

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga meminta dukungan seluruh rakyat Indonesia, termasuk para wakil rakyat dan seluruh partai politik untuk memberantas tambang-tambang ilegal.

"Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita," ujar Presiden.

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota DPR, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

Di Gedung Nusantara pada Jumat pagi, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.