c

Selamat

Kamis, 6 November 2025

NASIONAL

20 Oktober 2025

16:19 WIB

Prabowo Pakai Uang Sitaan Korupsi Untuk Renovasi 8.000 Sekolah

Kejagung eksekusi uang korupsi minyak goreng Rp13,22 triliun untuk renovasi 8.000 unit sekolah dan 600 kampung nelayan.

Penulis: James Fernando

Editor: Leo Wisnu Susapto

<p>Prabowo Pakai Uang Sitaan Korupsi Untuk Renovasi 8.000 Sekolah</p>
<p>Prabowo Pakai Uang Sitaan Korupsi Untuk Renovasi 8.000 Sekolah</p>

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat penyerahan eksekusi uang eksekusi korupsi ekspor CPO di Kejagung, Jakarta, Senin (20/10/2025). Validnews/James Manullang.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memanfaatkan uang Rp13,225 triliun hasil eksekusi korupsi pemberian fasilitas fekspor CPO dan turunannya, untuk renovasi 8.000 unit sekolah.  

“Rp13 triliun ini bisa merenovasi 8.000 sekolah,” kata Presiden, di Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10). 

Presiden Prabowo juga berencana untuk menggunakan uang tersebut untuk membangun 600 kampung nelayan. Dengan perkiraan anggaran pembangunan satu kampung nelayan menghabiskan uang senilai Rp22 miliar. 

Uang hasil ekekusi itu pun bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang ada di kampung nelayan. Terlebih, sejak 80 tahun Indonesia berdiri, kampung nelayan seakan tidak diperhatikan. 

“Rencananya, sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi, Rp13 triliun ini, kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” tambah Presiden. 

Presiden mengilustrasikan, satu kampung nelayan itu diisi oleh sekitar 2.000 kepala keluarga. Artinya, jika satu keluarga berisi tiga orang. Maka satu kampung nelayan akan diisi oleh 5.000 orang. 

“Kalau di kali 1.000 itu lima juta. Jadi, lima juta orang Indonesia bisa hidup layak,” kata Presiden.

Baca juga: KKP Pastikan Nelayan Program KNMP Terlindungi Asuransi    

Kepala Negara menyampaikan, eksekusi ini merupakan langkah pengembalian uang negara yang hilang dari tindak pidana korupsi di industri sawit. Bentuk penyimpangannya yakni tidak menyediakan kebutuhan bangsa dan negara. 

Padahal, bumi dan air milik bangsa Indonesia. Namun, hasilnya diambil dan di bawah keluar negeri. Menurut Prabowo, hal ini membuat masyarakat Indonesia mengalami kesulitan. 

“Ini sebetulnya menurut saya sangat kejam dan tidak manusiawi apakah benar-benar murni keserahakan atau bisa digolongkan subversi ekonomi,” tegas Presiden. 

Presiden pun memerintahkan seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung untuk terus mengusut kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara. 

“Saya greget, kalau bisa kita kejar lagi itu kekayaan yang diselewengkan,” tutup Presiden.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar