Political Will Hambat Penuntasan RUU Masyarakat Hukum Adat | Validnews.id

Selamat

Jumat, 26 November 2021

24 November 2021|13:54 WIB

Political Will Hambat Penuntasan RUU Masyarakat Hukum Adat

Selain political will narasi negatif dalam RUU ikut berkontribusi

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

<i>Political Will</i> Hambat Penuntasan RUU Masyarakat Hukum AdatPenduduk adat etnis pulau-pulau di Muara Siberut juga dikenal sebagai masyarakat Mentawai. Ist

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya mengungkapkan, ada beberapa kendala menghambat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) di tingkat I. Utamanya, tidak adanya political will dari pemerintah dan pimpinan DPR.

“Ternyata kalau kita mau jujur, kendala utamanya adalah political will, baik di Medan Merdeka Utara (Istana Negara) maupun di Senayan (DPR)," ujar Willy saat dikonfirmasi, Rabu (24/11).

Posisi RUU MHA sejauh ini sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Namun, masih menunggu keputusan pimpinan DPR untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan kemudian disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

Willy sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU MHA juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan pihak istana soal kelanjutan RUU MHA. Ia menyebut, pihak istana memberikan respon yang positif.

"Dari istana juga sudah komunikasi dengan saya selaku ketua panja penyusunan (RUU MHA), tapi belum ada kelanjutan," ucap Juru Bicara Partai NasDem ini.

Selain political will, kendala lainnya yaitu banyaknya narasi negatif yang mempertentangkan antara pembahasan RUU MHA dengan pembangunan atau investasi, khususnya kepada korporasi-korporasi besar. Maka, ia berharap DPR bisa segera meluruskan adanya isu negatif tersebut.

"Saya berharap dengan adanya pelurusan informasi seperti ini, dapat segera disahkan di Rapat Paripurna untuk menjadi RUU inisiatif DPR," imbuh Willy.

Secara sistematis, RUU MHA terdiri dari 17 BAB dan 58 pasal. Tidak ada pasal yang bertentangan dengan investasi, namun RUU MHA memuat terkait identifikasi, pengakuan, pelindungan, hak dan kewajiban, hingga pemberdayaan masyarakat adat.

RUU ini juga tidak hanya mengatur hak atas tanah dan hak atas sumber daya alam. Tapi mengatur hak menjalankan kepercayaan untuk mengakomodir syarat mencantumkan agama di KTP.

Meskipun, pengakuan akan status Masyarakat Hukum Adat tetap akan melewati berbagai tahap verifikasi untuk mendapatkan hak tersebut. Jadi, ia menjamin pengesahan RUU MHA tidak langsung memberikan legitimasi ke seluruh masyarakat.

"Tergantung wilayahnya, misalkan di Kalimantan ya kita ikuti adat di sana. Tidak bisa langsung diterapkan di semua wilayah, ada verifikasi juga," jelas Anggota Komisi XI DPR ini.

Willy berharap, DPR yang memiliki fungsi dan aturan mengenai legislasi dapat menjalani secara penuh hal tersebut untuk mengakomodir kepentingan RUU MHA ini. Ia khawatir, jika DPR tidak menjalankan mekanisme itu dengan benar maka kekuatan DPR akan runtuh.

"Kan DPR itu kepentingan politiknya beda-beda satu sama lain, nah yang bridging utamanya itu ya aturan,” tegas Willy. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA