Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

14 Oktober 2021|08:09 WIB

Polda Riau Layak Hentikan Kriminalisasi Petani

Lahan diambil alih perusahaan. Coba bela diri, petani diproses aparat Polda Riau

Oleh: Leo Wisnu Susapto

ImageIlustrasi penegakan hukum. Ist

JAKARTA – Setara Institute menilai, penghentian kasus kriminalisasi terhadap petani anggota Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) di Kampar, Riau, menjadi batu uji visi Presisi Polri.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan kasus kriminalisasi Ketua Kopsa-M dan dua orang petani sawit di Polres Kampar, Riau, sebagai bentuk tidak dijalankannya visi Polri Presisi dan mematuhi perintah Presiden Joko Widodo pemberantasan terkait mafia tanah.

Menurut dia, para petani Kopsa-M itu sedang memperjuangkan hak-hak 997 petani atas tanah yang diduga dirampas oleh perusahaan swasta. Serta, melepas jerat atas utang Rp150 miliar, akibat kredit pembukaan kebun yang dikelola oknum PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V secara tidak akuntabel pada masa lalu.

Menurut Choky, demikian panggilan akrab Bonar Tigor seperti dikutip dari Antara, Kamis (14/10), Polres Kampar abai atas perusahaan swasta yang beroperasi tanpa izin.

Choky menyebutkan, PT Langgam Harmuni yang diduga merampas 390 hektare (ha) tanah petani berlokasi di pinggir kota dan bisa ditempuh lebih kurang 30 menit dari Mapolda Riau. Tetapi, jajaran Polda Riau dan Polres Kampar membiarkan perusahaan ini beroperasi selama lebih dari 15 tahun tanpa izin usaha perkebunan, yang telah menghilangkan potensi pajak dan pendapatan negara.

"Perusahaan perkebunan tanpa izin tersebut juga merupakan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 105 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang seharusnya bisa ditindak tanpa aduan," terang dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, PT Langgam Harmuni baru mengurus izin lingkungan pada September 2021. Dan, ditunda pengesahannya karena penolakan masyarakat akibat status lahan kebun yang tidak jelas (clear).

Choky mengatakan, tidak adanya izin usaha perkebunan disebabkan patut diduga keras ada masalah di lahan itu, yang terus coba dihilangkan dan ditutupi dengan berjalannya waktu (buying time).

"Padahal dengan menyembunyikan dugaan kejahatan yang memanfaatkan ketentuan daluwarsa, justru menimbulkan kejahatan-kejahatan lanjutan lain dan berdampak pada korban yang lemah," terang dia.

Choky menilai tindakan Polres Kampar berseberangan dengan perintah Kapolri untuk mengutamakan keadilan restoratif (restorative justice) dalam menangani kasus-kasus kemasyarakatan termasuk soal sengketa lahan berkelanjutan.

"Menghentikan kriminalisasi atas Ketua Koperasi dan 2 orang petani adalah ujian lanjutan bagi visi Presisi Polri," ujar Choky.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER