Peran Pemda Kembangkan Pendidikan Vokasi Masih Minim

JAKARTA – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Latasha Safira mengungkapkan, keterlibatan pemerintah daerah (pemda) masih sangat minim dalam pengembangan pendidikan vokasi. Padahal pendidikan vokasi dapat diarahkan untuk mengangkat potensi industri lokal.

SMK yang berada di wilayah pesisir, misalnya, dapat memaksimalkan pendidikan vokasi yang mendukung kebutuhan industri perikanan. Jadi para lulusan pendidikan vokasi bisa mendukung berkembangnya industri unggulan di masing-masing daerah.

"Sayangnya, pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan SMK banyak yang menganggap bahwa penyusunan kurikulum pendidikan vokasi bukan tanggung jawab mereka," urai dia dalam siaran pers, Selasa (27/7).

Minimnya keterlibatan pemerintah daerah akhirnya membuat program yang ditawarkan institusi pendidikan vokasi tak sejalan dengan potensi daerah. Tidak heran jika ada SMK di wilayah pesisir tetapi menawarkan program pendidikan permesinan, misalnya.

“Jadi permasalahan infrastruktur pendukung serta pengembangan kurikulum ini saya lihat selalu menjadi permasalahan utama kenapa banyak penganggur itu merupakan lulusan SMK," ungkap Latasha.

Dampaknya adalah para lulusan pendidikan vokasi tidak terserap industri, sebab mereka dianggap tak punya standar kompetensi yang sesuai. Oleh karena itu, andil pemerintah daerah dalam penyusunan kurikulum di masing-masing daerah menjadi penting.

Latasha menuturkan pemetaan kebutuhan pendidikan vokasi dan potensi daerah akan sangat berguna untuk sinkronisasi kedua hal ini. Pemetaan ini harus dilakukan pemerintah daerah sebagai yang paling tahu kondisi daerahnya, bukan pemerintah pusat.

Lebih lanjut, menurut dia, hambatan lain yang masih membelenggu pendidikan vokasi ialah kurangnya fasilitas penunjang, laboratorium, dan tempat praktik. Ini menyebabkan para siswa kesulitan untuk menggelar workshop untuk melatih keterampilan praktisnya.

Akhirnya, mereka tidak memiliki keahlian yang mumpuni dan sesuai dengan standar industri, sehingga sulit terserap dunia kerja saat lulus. Kondisi tersebut umumnya lebih parah terjadi di sekolah-sekolah vokasi yang ada di perdesaan atau jauh dari kota besar.

"Selain fokus untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era industri 4.0, pemerintah jangan sampai lupa untuk mengurusi demand industri yang saat ini ada dan masih belum terpenuhi," imbuh dia.

Berdasarkan data BPS, kata Latasha, mayoritas dari total pengangguran terbuka di Indonesia merupakan lulusan SMK. Ada jarak antara kualitas lulusan dan kebutuhan industri yang terus berkembang, sebab banyak lulusan SMK dinilai hanya paham teori saja.