Pengadaan 15 Ribu Laptop Sekolah Rakyat Diawasi Ketat

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku akan memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik kongkalikong yang merugikan negara dalam proses pengadaan 15 ribu laptop bagi siswa Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, pengawasan akan dilakukan secara ketat oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos, juga melibatkan otoritas terkait lainnya. Ia ingin proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel.

“Sedang dalam proses, dan kami ingin prosesnya benar, tidak ada penyimpangan, transparan, tidak ada kong-kalikong, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sudah saya minta untuk mengawal dengan baik,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Mensos Saifullah Yusuf, saat ditemui di Jakarta, Jumat (15/8), seperti dilansir Antara.

Mensos memastikan, pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari kebutuhan penunjang pendidikan bagi sekitar 9.700 siswa Sekolah Rakyat tahap pertama. Selain laptop, Kemensos tahun ini juga menyiapkan pengadaan seragam siswa, dengan total anggaran sekitar Rp140 miliar.

Mensos berharap seluruh proses pengadaan dapat berjalan lancar, sehingga perangkat dan seragam tersebut segera didistribusikan.

“Mudah-mudahan lancar, mohon doa restunya,” kata Gus Ipul.

Baca juga: Anggaran Sekolah Rakyat Terbanyak Untuk Laptop Dan Seragam

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang didesain untuk menjangkau anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1 dan 2) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kemensos sebagai pelaksana teknis menargetkan 159 lokasi Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama di seluruh Indonesia. Sebanyak 70 titik telah aktif sejak pertengahan Juli–Agustus 2025, sedangkan sisanya akan diluncurkan bertahap pada awal September 2025.

Jumlah siswa yang terdaftar pada tahap pertama mencapai sekitar 9.700 anak yang akan dididik dan didampingi oleh lebih dari 1.400 guru, 2.000 tenaga kependidikan, termasuk wali asrama dan wali asuh.

Dari jumlah tersebut, 2.007 siswa mulai menerima dukungan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) setelah sebelumnya tidak tercatat sebagai penerima jaminan kesehatan.

Baca juga: Kasus Korupsi Pengadaan Laptop, Kejagung Periksa Perwakilan Google

Dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat pagi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi program prioritas yang tidak hanya menjamin pemerataan akses pendidikan tetapi juga sebagai upaya untuk percepatan memutus rantai kemiskinan ekstrem hingga nol persen.

Presiden dalam pidatonya itu menargetkan setiap tahunnya bakal ada 100 Sekolah Rakyat baru yang disediakan pemerintah hingga benar-benar menjangkau seluruh anak-anak yang kurang mampu di pelosok-pelosok negeri.

Tidak hanya Sekolah Rakyat, Kepala Negara juga memastikan pemerintah menyalurkan 288 ribu televisi berbasis internet/smart televisi ke sekolah-sekolah reguler di pelosok, agar anak-anak dapat belajar secara virtual dari guru-guru terbaik di Indonesia.