Pemprov Urai Sebab Kelangkaan BBM di Kaltim

SAMARINDA - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengungkapkan terjadi ketimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan antrean panjang hampir di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Ada ketimpangan karena kuota BBM kita itu lebih dari cukup dan sampai dengan hari ini, kuota kita baru terpakai 75%. Artinya, fenomena antrean BBM ini bukan dikarenakan kuota, tapi persoalan pada distribusi,” papar Akmal Malik dikutip dari Antara di Samarinda, Senin (4/12).

Sebelumnya, jajaran Pemprov Kaltim melakukan pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengurai data terkait dengan pasokan BBM di wilayah Kaltim.

Dia menuturkan, Pemprov Kaltim memaparkan persoalan fenomena antrian panjang terjadi bertahun-tahun hampir di SPBU di provinsi pada kepala BPH Migas, Erika Retnowati.

Akmal lalu menjelaskan temuan akan ketimpangan distribusi BBM tersebut dikarenakan masyarakat lebih memilih kebutuhan jenis BBM yang subsidi, karena harganya jauh lebih murah

“Kenapa ini bisa terjadi, Karena ada disparitas harga yang tinggi. Kenapa bisa terjadi? Karena lemahnya sistem pengawasan,” ungkap dia.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) ini juga mengatakan berangkat dari pengalaman, maka Pemprov Kaltim bersama-sama BPH Migas sepakat untuk membuat tim bersama.

“Kita akan memperkuat pengawasan, saya juga menawarkan untuk melibatkan KPK guna supporting, sehingga nanti sistem pengawasan kita akan lebih efektif di lapangan, juga melibatkan Kemendagri,” lanjut dia.

Dia menegaskan ke depan Kemendagri bersama KPK dan BPH Migas serta Pemprov Kaltim akan membuat tim bersama untuk mengawasi distribusi agar tidak salah sasaran.

Berdasarkan temuan di lapangan sejumlah BBM subsidi khususnya jenis solar diburu Masyarakat. Ratusan truk mengantre di sejumlah lokasi SPBU, di antaranya di Jalan PM Noor Samarinda dan Jalan menuju APT Pranoto Sanarinda. Mayoritas truk tersebut merupakan truk pengangkut batubara.

Berdasarkan aturan, armada truk yang dimiliki oleh perusahaan batubara tersebut seharusnya menggunakan BBM non subsidi. 

Namun, para sopir memilih mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar bagi operasional kendaraannya.