Pemerintah Tindak Tegas Demonstrasi Tanpa Prokes

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD sampaikan, pemerintah menindak tegas aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan karena membahayakan keselamatan masyarakat serta melanggar hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, tindakan tegas diambil demi prinsip menyelamatkan masyarakat banyak. 

"Mohon dukungannya, penegakan hukum itu menjadi kunci," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disaksikan melalui YouTube Kemenkopolhukam, Sabtu (24/7).

Pada prinsipnya, kata Mahfud, pemerintah selalu terbuka dan merespons setiap aspirasi masyarakat. Namun, aspirasi dari masyarakat harus sesuai jalur protokol kesehatan. Misalnya melalui acara webinar, dialog-dialog di televisi, melalui media sosial dan sebagainya yang taat terhadap protokol kesehatan.

Dia menambahkan, pemerintah mendengar semua aspirasi masyarakat dan menjadi pertimbangam dalam menentukan kebijakan. Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah mengabaikan aspirasi masyarakat.

Kendati demikian, lanjut Mahfud, ada dua jenis aspirasi dari masyarakat yaitu aspirasi murni dan aspirasi tidak murni. Aspirasi murni ialah aspirasi dari masyarakat yang benar-benar menggabarkan kekhawatiran akan situasi tertentu.

Misalnya dalam kondisi pandemi, banyak masyarakat takut covid-19, tetapi harus tetap menjalankan ekonomi atau bekerja untuk tetap bisa hidup dan makan. Menurut Mahfud, contoh tersebut adalah aspirasi murni.

"Dengan begitu, aspirasi tersebut kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang lagi dialami. Khususnya kehidupan ekonomi di dalam menghadapi sernagan covid-19 ini," kata dia.

Untuk aspirasi tidak murni, jelasnya, sengaja dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk menentang setiap kebijakan pemerintah. Sekelompok orang tersebut memanfaatkan situasi pandemi untuk menentang pemerintah.

"Ini masuk ke kelompok aspirasi tidak murni. Hanya ingin menentang saja apapun keputusan pemerintah. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati karena yang seperti ini selalu melakukan provokasi dan menyatakan kebijakan pemerintah itu salah," tegas Mahfud.

Adapun, ia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga ketertiban, dan keamanan di wilayah masing-masing. Pemerintah akan terus bekerja sama dengan tokoh masyarakat, agama, dan kelompok masyarakat untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi covid-19 tanpa kotak-kotak politik. 

"Covid-19 adalah politik yang dihadapi dalam kesatuan politik juga," pungkas Mahfud.