Pemerintah Siapkan Izin Satu Pintu Untuk Event Seni Dan Olahraga

JAKARTA - Pemerintah merancang sistem satu pintu untuk perizinan penyelenggaraan kegiatan seni dan olahraga. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyelenggaraan dan pemantauan ajang-ajang tersebut di masa mendatang.

"Saya baru saja selesai rapat bersama Presiden, Wapres dan senior kabinet lainnya. Jadi ini memantapkan dan finalisasi terkait nanti kami akan meluncurkan perizinan kegiatan seni dan olahraga jadi satu pintu," ujar Menpora Dito usai rapat dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/8).

Dia mengatakan, dengan sistem ini, maka nantinya seluruh permohonan perizinan penyelenggaraan kegiatan seni dan olahraga hanya ditangani satu pihak. 

Termasuk soal izin keamanan maupun izin visa apabila mendatangkan atlet atau seniman asing, bisa diajukan dalam satu pintu secara elektronik dan digital.

"Jadi mengurangi interaksi pelaku usaha penyelenggara seni dan olahraga dengan pejabat berwenang," tuturnya.
 
Menurut Dito, fungsi pemberlakuan sistem baru ini adalah, untuk memastikan penyelenggara bisa memantau permohonan perizinan, memangkas waktu, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

"Ini saya rasa menjadi doa dan mimpi industri EO (event organizer)," ujarnya.
 
Dito menilai, selama ini penyelenggara harus mengajukan begitu banyak permohonan perizinan di sejumlah instansi/lembaga. Dengan keberadaan sistem satu pintu diharapkan dapat mendorong peningkatan industri seni dan olahraga, sekaligus mendorong ekonomi pemuda, karena industri seni dan olahraga mayoritas dilakoni anak muda produktif.

Di sisi lain, pemerintah dan lembaga terkait juga akan lebih mudah melakukan pemantauan baik dari sisi keamanan dan kepatutan dari penyelenggaraan ajang seni dan olahraga. Dito mengatakan, implementasi sistem satu pintu ini akan diujicobakan September 2023 mendatang.

"Kontrol bisa dilakukan sebelum acara diselenggarakan. Karena ini satu pintu jadi monitoring sangat terpusat," serunya.

Izin Digital
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan, perizinan penyelenggaraan event di Indonesia bakal dikemas dalam bentuk digital. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan kementerian lembaga (K/L), termasuk perizinan keramaian dari Kepolisian, sehingga diharapkan aspek biaya dapat transparan dan akuntabel. 

Sandiaga melanjutkan, platform atau aplikasi perizinan event secara digital ini akan digarap oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Proses perizinan digital ini diperuntukkan bagi semua jenis acara baik skala nasional maupun daerah, mencakup acara-acara seperti konser musik, ajang olahraga serta seni budaya. 

"Karena kami ingin semua digitalisasi dan kami ingin tidak ada keragu-raguan sehingga izinnya bisa diurus jauh-jauh hari sebelumnya. Event besar, nasional, daerah, maupun event yang bersinggungan dengan keramaian akan dipermudah lewat digitalisasi," tambahnya.

Potensi 3.000 event yang digelar pada 2023 dengan nilai sekitar Rp162 triliun, dinilainya akan mampu menciptakan banyak lapangan kerja, sehingga menjadi peluang.
 
Rencana digitalisasi perizinan ini, tambah Sandiaga, sejatinya merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo agar tercipta iklim bisnis kondusif yang membangkitkan kembali industri event, wisata olahraga, konser seni dan meetings, incentive, convention and exhibition (MICE).

Sementara itu, Direktur Java Jazz Dewi Gontha menuturkan, perizinan digital ini akan memudahkan pelaku atau penyelenggara event.

"Mempermudah proses memang iya, sekarang kita banyak ke berbagai instansi," ujarnya.

Menurutnya, dalam event internasional terdapat izin kerja yang diperlukan, salah satunya rekomendasi Kemenparekraf. Melalui perizinan satu pintu ini, diharapkan dapat memudahkan mengurus izin serta mempersingkat waktu.