Pemerintah Segera Bangun RSJ Di 6 Provinsi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap beberapa provinsi yang masih belum mempunyai RS jiwa (RSJ).

"Masih ada enam dan presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk diselesaikan," urai Muhadjir dalam keterangan persnya, Jumat (11/6).

Enam provinsi tersebut yaitu Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau.

Muhadjir juga mengapresiasi RSKD Dadi-Makassar, Sulawesi Selatan, karena fasilitas dan pelayanan yang dinilai sudah baik. Untuk masalah sebagian pasien yang dilaporkan tidak ditanggung pembiayaannya akibat belum terdaftar kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan langsung dikoordinasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

"Saya sudah minta diselesaikan. Pokoknya kalau di lapangan ketemu masalah harus diselesaikan. Itulah pentingnya turun lapangan, tidak bisa koordinasi hanya di atas meja karena setiap kasus itu macam-macam, tiap daerah berbeda-beda," ungkap Muhadjir.

Direktur RSKD Dadi Arman Bausat mengungkapkan saat ini terdapat lebih 600 pasien jiwa rawat inap perhari, dengan kapasitas tempat tidur hanya sekitar 403. Hal itu lantaran di Provinsi Sulsel hingga kini hanya memiliki satu RSJ.

"Di sini juga tidak ada panti sosial untuk ODGJ Dinsos, sehingga RSKD Dadi seperti menjadi panti sosial. Belum lagi ada pembiaran oleh keluarga dan penolakan masyarakat menyebabkan pasien jiwa sulit dipulangkan," jelas dia.

Seraya mengamini, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwq Pemprov Sulsel berencana akan menyiapkan rumah produktif dan rumah kreatif bagi pasien yang telah dinyatakan siap untuk keluar dari RS jiwa dan akan memasuki fase pasca pemulihan sebelum kembali ke masyarakat.

"Nanti di sana kita lihat case-nya, kita tidak mau bikin panti sosial lagi, tetapi lebih kepada rumah produktif dan rumah kreatif bagi mereka pasca pemulihan,” lanjut dia. 

Menyambung arahan Muhadjir, kata Andi, pihaknya sudah mempersiapkan lahan seluas delapan hektare (ha) di Kabupaten Maros. Rencana di tahun 2022 sudah siap diformat untuk pengalihan dan pelimpahan.

Di lain sisi, kata dia, Menko PMK juga sempat mengunjungi Posko PPKM Mikro Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulsel. Selain menekankan untuk penguatan terhadap pelaksanaan testing, tracing, treatment (3T), ia juga meminta agar diperketat pendisiplinan protokol kesehatan (prokes).

"Masalah kedisiplinan ini yang sebetulnya sangat penting. Kalau semua mau patuh pakai masker, saya yakin insya Allah selesai covid-19 ini. Jadi jangan bosan karena virus covid itu virus yang smart, dia menunggu kita bosan agar mereka bisa menyerang," tutur dia.

Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi sampaikan, per-9 Juni 2021 jumlah terkonfirmasi covid-19 di 15 kecamatan di Kota Makassar sebanyak 30.394. Pasien sembuh 29.588 (97,3%) dan meninggal 543 (1,8%). Penanganan covid-19 telah dilakukan menyeluruh melalui program Makassar Recover.

"Untuk penanganan covid-19 kita melibatkan 10 ribu relawan yang ada di setiap kelurahan. Ada juga pusat penanganan, di mana masyarakat kapan saja bisa dilakukan testing dengan Genose dibantu oleh lima ribu tenaga kesehatan," papar Fatmawati.