c

Selamat

Minggu, 16 November 2025

NASIONAL

29 Juni 2024

11:24 WIB

Pemerintah Sebut SDM Masih Menjadi Tantangan Mendata Stunting

SDM masih jadi tantangan dalam mendata stunting. Hingga Jumat (28/6) malam sudah 89% data yang masuk ke e-PPGBM dan kemungkinan Sabtu (29/6), akan mencapai 90%. 

 

<p>Pemerintah Sebut SDM Masih Menjadi Tantangan Mendata Stunting</p>
<p>Pemerintah Sebut SDM Masih Menjadi Tantangan Mendata Stunting</p>

Ilustrasi. Kader posyandu menyampaikan informasi dan pencatatan saat kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu Wijaya Kusuma, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024). Antara Foto/Arif Firmansyah

SEMARANG - Pemerintah mengakui, sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan untuk mendata kasus-kasus stunting. Terutama dalam memasukkan (input) temuan-temuan yang ada di lapangan.

Staf Ahli Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Agus Suprapto menyebut, pendataan stunting dilakukan mengacu kepada Pencatatan Pelaporan Gizi Masyarakat berbasis elektronik (e-PPGBM).

"Ya, kan, pengukuran melalui e-PPGBM itu kan dilaksanakan selama bulan Juni. Nah, karena selama bulan itu, kan, selain pengukuran dan penimbangan kan juga data itu harus di-input. Nah, untuk input itu kan butuh waktu, butuh tenaga juga yang melakukan input," ucap Agus dikutip Sabtu (29/6).

Lebih lanjut, kata Agus, pendataan dilakukan mulai dari tingkat posyandu, kemudian dilaporkan ke Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) desa/kelurahan, kemudian ke kabupaten, provinsi hingga dilaporkan ke pusat. Oleh karena itu, kata Agus, pihaknya masih butuh sekitar satu minggu untuk menunggu input untuk e-PPGBM.

"Ini semua daerah diatur lah SDM yang menangani input data itu.  Oleh karena itu, jadi pengukuran dan intervensi. Nah, mungkin ada sekitar seminggu menunggu daerah yang belum selesai di input," kata Agus.

Agus meminta seluruh perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pendataan tersebut memaksimalkan input data dalam waktu satu minggu ke depan. "Jadi diharapkan semua daerah bisa secara maksimal melakukan inputdata yang telah dilakukan pengukuran dan penimbangan (badan bayi)," tutur Agus.

Selain itu, lanjut dia, posyandu-posyandu yang ada juga bisa saling membantu dengan pemantauan pemerintah setempat terkait sarana-prasarana pendukung. 

"Kalau satu posyandu saat ini sudah melakukan (input data), ya besoknya bisa kita bantu ke posyandu yang masih ada kendala. Tapi itu yang jelas daerah sudah berikhtiar untuk melakukan tata kelola supaya pelaksanaan ini bisa optimal," bebernya.

Agus melanjutkan, hingga Jumat (28/6) malam sudah 89% data yang masuk ke e-PPGBM dan kemungkinan hari ini, Sabtu, akan mencapai 90%. "Sampai saat ini, sampai saat ini tadi posisi sekitar 89%. Mudah-mudahan besoklah bisa 90%, mudah-mudahan ya. Kita lihat aja nanti hasil perhitungan, kita lihat perkembangannya seperti apa," kata Agus.

Mengenai target penurunan stunting menjadi 14% pada akhir 2024, pemerintah masih terus berupaya dan berkolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan target mengatasi stunting.

"Sampai saat ini pemerintah berusaha keras termasuk yang disampaikan Bapak Kepala BKKBN, artinya koordinasi dan kolaborasi seluruh sektor pemerintahan, setidaknya ada 19 kementerian lembaga itu harus bersama-sama menyusun programnya," tuturnya.

Adapun mengenai akurasi data e-PPGBM , kata Agus, pemerintah telah membentuk tim verifikasi dan validasi agar data yang masuk sesuai dengan fakta di lapangan.

"Terkait akurasi, kita pemerintah juga akan menyiapkan tim yang supaya melakukan bisa verifikasi dan validasinya itu. Ya kita juga kepingin hasilnya betul-betul sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi kita berusaha untuk melakukan verifikasi dan validasi," ucap Agus.

Diketahui dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan, angka stunting Indonesia kini berada pada angka 21,5%. Bagaimanapun, e-PPGBM masih dilakukan pemerintah untuk mengetahui pendataan yang lebih nyata.

Kejar Target
Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo, meminta pemerintah daerah segera memasukkan data pada sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), agar mencapai target 95% akhir Juni.

“Di waktu yang tersisa ini, saya minta pada gubernur, wali kota/bupati, dan segenap tim percepatan penurunan stunting, untuk gerakan intervensi serentak yang input EPPGBM-nya belum sampai 95 %, mohon disegerakan mencapai minimal 95%. Karena targetnya Menteri Kesehatan, kan 100%, kami harapkan ini bisa tercapai,” kata Hasto dalam webinar yang diikuti di Jakarta, Kamis.

Intervensi dimaksud adalah penimbangan dan pengukuran serentak di pos pelayanan terpadu (posyandu). Hasto menjelaskan, intervensi penimbangan dan pengukuran serentak dilakukan karena berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia 21,5%, hanya turun 0,1% dari sebelumnya di tahun 2022 yakni 21,6%.

“Hasil SKI turunnya sangat sedikit, hanya 0,1%, untuk itu kami BKKBN bersama Wamenkes, kemudian Menko PMK, dan Kepala Staf Kepresidenan, menghadap ke Wakil Presiden untuk mohon arahan, waktu itu ada Penjabat Gubernur Banten yang presentasi, selisihnya jauh sekali antara hasil SKI dengan angka yang waktu itu dipresentasikan Gubernur Banten,” tuturnya.

Dia mengemukakan, data berdasarkan nama dan alamat dari EPPGBM yang dipresentasikan gubernur Banten, stuntingnya sekitar 2.600, tetapi setelah dipetakan dengan SKI, prevalensinya masih 24%.

“Setelah dipetakan di SKI, malah naik, maka mestinya kalau 24% dipetakan dengan jumlah balita di Banten maka jumlahnya bisa lebih dari 100.000. Jadi antara 2.600 dengan 100.000 berbeda jauh,” ucapnya.

Karena itu, ia menekankan agar pemerintah daerah segera melakukan input data agar EPPGBM bisa segera diverifikasi dan validasi. “Kalau sudah di-input semua, ketika diverifikasi dan validasi, validitasnya cukup tinggi. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa membuat salinan atau back up verifikasi dan validasi di daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik -BPS- atau perguruan tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, melalui kerja sama dengan BPS dan perguruan tinggi, maka penghitungan sampel dapat lebih efektif, sehingga angka hasil verifikasi dan validasi bisa tepat. “Usulan saya, ajak BPS dan perguruan tinggi untuk bersama-sama dengan basis data EPPGBM kita coba verifikasi dan validasi bersama, nanti ketemu angkanya berapa,” tutur Hasto

Hasto juga menargetkan pada Bulan Juli 2024, setelah data EPPGBM sudah diverifikasi dan validasi, bisa ada angka stunting baru yang bisa dipublikasikan kepada masyarakat. “Kalau SKI ,kan, quick count, sedangkan EPPGBM real count. Nanti kita lihat bersama hasilnya,” tandasnya.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar