Pemerintah Kesulitan Melindungi PMI Di Myanmar

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui, pemerintah kesulitan melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Myanmar, karena kondisi di negara tersebut. 

Saat ini, perang sipil dan krisis politik masih berlangsung di Myanmar. Konflik itu terjadi sejak junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021. Proses itu bersamaan dengan kudeta sekaligus penangkapan puluhan pejabat termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi hingga Presiden Htin Kyaw.

Mahfud mengungkapkan, pemerintah lebih kesulitan lagi menangani PMI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam kaitan ini negara-negara ASEAN saat KTT Labuan Bajo pada Mei lalu telah menyepakati untuk bekerja sama menghadapi TPPO. 

Ia menegaskan, pemerintah akan terus berupaya melindungi PMI yang notabene adalah buruh. “Pemerintah selama ini untuk masalah sosial yang terkait perburuhan tidak akan meninggalkan kaum buruh dan akan selalu melakukan dialog dengan kaum buruh,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/7). 

Baca: Cegah TPPO, Ditjen Imigrasi Profiling Ketat Pemohon Paspor

Delegasi perwakilan serikat buruh dari beberapa negara menyambangi Mahfud di kantornya, Jakarta, pada 19 Juli 2023. Mereka datang dipimpin Andi Gani Nena Wea, selaku Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC). 

Perwakilan serikat buruh dari Belgia, Malaysia dan Jepang menyampaikan keprihatinan atas kondisi demokrasi dan berbagai tekanan yang dialami oleh para anggota serikat buruh di Myanmar oleh pemerintah Junta militer Myanmar, untuk menjadi masukan kepada Pemerintah RI sebagai pemegang keketuaan ASEAN saat ini.

Delegasi terdiri dari Monina Wong, ITUC Belgia, Patuan Samosir, ITUC-Asia Pacific, Yoshiko Norimatsu, JTUC RENGO Japan, Apolinar Tolentino, BWI Internasional Malaysia, dan Khaing Zar Aung, CTUM Myanmar, Jerman. 

Perwakilan serikat buruh mengharapkan peran aktif Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN dalam mendorong perbaikan kondisi di Myanmar.

Menko Polhukam yang juga selaku ketua ASEAN Political and Security Council (APSC) dari Indonesia, menerima dan mendukung masukan dari perwakilan serikat buruh ASEAN ini.

Mahfud menyampaikan peranan buruh dalam mendukung kehidupan demokrasi termasuk di Indonesia. "Kaum buruh dimanapun perlu bekerja sama dengan berbagai pihak dan tidak lagi bisa ditekan termasuk di Myanmar," jelas dia.