Selamat

Senin, 8 Agustus 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

06 Agustus 2022

17:03 WIB

Pemerintah Diminta Lindungi Maksimal 300 Ribu WNI Di Taiwan

Pemerintah RI perlu sedini mungkin mempersiapkan skenario perlindungan WNI menyusul meningkatnya ketegangan Taiwan-China pasca-kunjungan Ketua DPR AS

Editor: Nofanolo Zagoto

Pemerintah Diminta Lindungi Maksimal 300 Ribu WNI Di Taiwan
Foto ilustrasi para pekerja migran Indonesia di Taipei, Taiwan, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Aubrey Fanani/adm

LOMBOK - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal sekitar 300 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) di Taiwan. Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya ketegangan dengan China pasca-kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi.

"Saya ingin memastikan pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi setidaknya 300 ribu WNI yang ada di Taiwan; terdiri dari pekerja migran dan lainnya yang belum terdata seperti ABK dan pekerja sektor-sektor yang lain," kata Christina, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (6/8).

Dia mengingatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mematangkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi perkembangan atau dinamika di Taiwan.

Langkah itu menurut dia sangat penting, lantaran untuk Taiwan ada beberapa faktor yang berbeda dari negara-negara lainnya. Perwakilan Indonesia di Taiwan adalah lembaga nondiplomatik dengan jumlah personel terbatas.

Karena itu, dia menilai, pemerintah RI perlu sedini mungkin mempersiapkan skenario perlindungan WNI. Jadi, jika dalam situasi tertentu diperlukan langkah evakuasi, maka hal itu nantinya bisa berjalan baik.

"Tentu perlindungan WNI jadi fokus perhatian kita, apalagi jumlah fantastis tiga ratus ribu itu bukan jumlah yang sedikit. Maka mematangkan rencana-rencana kontijensi sudah pasti harus dilakukan," ujarnya.

WNI Tak Terdata
Christina menjelaskan, terdapat sekitar 237 ribu pekerja migran Indonesia yang lokasinya tersebar di berbagai municipalities di Taiwan.

Selain itu menurut dia, di Taiwan juga banyak anak buah kapal letter of guarantee (ABK LG) yang berangkat dengan tidak menggunakan skema pengiriman PMI.

"Mereka ini tidak terdata, sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Maka tentu saja krusial untuk mematangkan upaya kontijensi sejak sekarang untuk mengantisipasi situasi-situasi seperti ini juga," katanya.

Sebelumnya, Kemenlu RI memastikan sekitar 300 ribu WNI di Taiwan dalam kondisi aman, menyusul kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau itu yang memicu kemarahan China.

“Saat ini kondisi WNI di Taiwan masih tetap tenang dan aman. Insya Allah, tidak ada eskalasi lebih lanjut,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha dalam konferensi pers secara daring, Jumat (5/8).

Namun menurut dia, Kemenlu RI terus bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei untuk memonitor situasi keamanan di wilayah Taiwan.

"KDEI, sebagaimana perwakilan RI lainnya, telah membangun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi konflik," ujar dia.

Juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah menjelaskan, Indonesia telah mengantisipasi kunjungan Pelosi sebagai hal yang akan menciptakan kondisi tidak kondusif dan berpotensi menimbulkan ketegangan.

Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran tentang meningkatnya rivalitas di antara kekuatan besar dunia, justru di saat negara-negara sedang menata kembali ekonomi mereka yang terdampak pandemi covid-19.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER